Ahok Kembali Buat DPRD DKI Geram, Masalahnya ini – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Ahok Kembali Buat DPRD DKI Geram, Masalahnya ini

JAKARTA- Kebijkan Gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama kembali diprotes DPRD DKI. Adalah Wakil Panitia Khusus (Pansus) DPRD Prabowo Soenirman yang mencak-mencak soal sikap Ahok yang melakukan negosiasi langsung atas pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras.

Prabowo Soenirman menyinggug tamuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal Laporan Keuangan Pemprov DKI tahun 2014 ke pihak eksekutif saat rapat bersama di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta (Selasa, 11/8).

“Katanya gubernur sendiri yang melakukan negosiasi. Di halaman pertama (laporan BPK) dituliskan ada pertemuan antara direktur umum Rumah Sakit Sumber Waras dengan gubernur,” ujar Prabowo.

Mendapat pertanyaan tersebut, Ketua BPKAD DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menjadi salah satu perwakilan eksekutif langsung menjawab bila seluruh penawaran jenis apapun yang masuk ke pemprov selama ini diwajibkan mengirim surat kepada gubernur.

“Nanti gubernur disposisikan ke sekda atau kepala dinas. Dalam hal ini pembelian Sumber Waras sah-sah saja selaku pemilik lahan dan dilanjutkan ke dinas,” bebernya.

Namun, penjelasan Heru itu langsung dibantah oleh Prabowo. Pasalnya, dalam keterangan di laporan BPK tercantum bila direktur umum RS Sumber Waras justru langsung menawarkan harga tanah di lokasi itu kepada  Gubernur Ahok.

“Mereka menawarkan saat pertemuan sebelumnya. Yang dipermasalahkan BPK kenapa yang negosiasi gubernur?” kata Prabowo mencecar.

Sempat terdiam sejenak, Heru langsung menerangkan bahwa sejak awal pemilik lahan memang tidak ingin menjual kepada siapapun. Namun, saat mengetahui kabar adanya pihak ketiga yakni PT Ciputra Karya Utama hendak mengalihfungsikan kawasan tersebut menjadi lahan komersil maka si pemilik langsung mendatangi gubernur DKI untuk mengkonfirmasi.

“Pemilik lahan dengar di media kalau pak gubernur bilang Sumber Waras diberikan ke pihak ketiga untuk wilayah komersil, dan gubernur tidak setuju. Dari itu pemilik sertifikat yang sah berusaha bertemu dengan gubernur untuk klarifikasi, jadi ada surat dari gubernur untuk disposisi,” jawab Heru. [wah] 

Click to comment
To Top