Dewan Pertanyakan Pengelolaan Parkir yang Hanya Setor Rp3 Miliar Per Tahun – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Dewan Pertanyakan Pengelolaan Parkir yang Hanya Setor Rp3 Miliar Per Tahun

SEMARANG, RAJA – DPRD Kota Semarang menganggap pengelolaan perparkiran di Kota Semarang tidak maksimal karena setiap tahun hanya mampu setor Rp3 miliar ke kas daerah, padahal potensinya amat besar.

“(Pengelolaan, red.) parkir ini hampir sepuluh tahun sudah direkomendasikan DPRD, namun (pendapatannya) tetap tidak maksimal,” kata anggota Komisi B DPRD Kota Semarang Ari Purbono di Semarang, Senin.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu membandingkan pendapatan sektor parkir, terutama tepi jalan umum di Kota Semarang dengan kota-kota besar lainnya, seperti Surabaya dan Medan. “Bayangkan, di Medan saja pendapatannya dari parkir sudah Rp20 miliar/tahun, Surabaya sekitar Rp13 miliar/tahun, sementara Semarang Rp3 miliar dari target Rp4 miliar/tahun,” katanya.

Padahal, kata dia, potensi pendapatan dari parkir semestinya bisa mencapai tiga kali lipat dari target yang selama ini diterapkan, asalkan kebocoran bisa ditekan dengan semaksimal mungkin.

Selain parkir tepi jalan umum, kata dia, banyak sektor parkir lainnya yang bisa dimaksimalkan, seperti pajak parkir dari stasiun dan bandara, serta parkir insidentil atau parkir khusus. “Begini, sebenarnya peraturan daerah (perda) tentang perparkiran sudah final dan bagus, namun penyelenggaraannya ternyata masih memakai perda parkir yang lama tahun 2000,” kata Ari.

Dalam praktiknya di lapangan, kata dia, terkesan muncul “raja-raja kecil” yang menguasai tiap-tiap lahan parkir sehingga terjadi karut-marut dalam pengelolaan parkir di Kota Semarang. “Kami mendorong pengelolaan parkir ini kembali ‘on the track’ ke aturan yang ada. Terapkan sistem ‘e-parking’. Kalau Surabaya, Medan saja bisa, kenapa Semarang tidak bisa?,” pungkasnya.

Secara terpisah, pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Turtiantoro menilai karut marut pengelolaan perparkiran sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik. “Saya curiga kegagalan demi kegagalan kebijakan perparkiran di Kota Semarang merupakan contoh konkret dari pola interaksi pemimpin dengan rakyat kecil sebagai pendukung politiknya,” katanya.

Demi menjaga hubungan baik dengan rakyat kecil yang bisa digunakan untuk dukungan politik, kata dia, kepala daerah terkesan melakukan pembiaran sehingga akhirnya muncul parkir-parkir liar. “Para tukang parkir dan jaringannya ini bisa digunakan untuk dukungan politik. Jangan-jangan ‘penyakitnya’ di sini, bukan di manajemennya. Pemerintah sendiri tidak bisa menyediakan pekerjaan,” katanya.

Semrawut

Sementara itu, kesemrawutan parkir yang ada di Kota Semarang bukan hanya masalah manajemen, namun masalah politik. Turtiyantoro mengatakan, ada hubungan transaksional antara pemilik lahan parkir liar dan pemerintah yang berkuasa saat itu. “Penguasa pastinya ingin menjaga hubungan yang baik pada konstituennya, termasuk pemilik lahan parkir. Biasanya mereka tidak sampai hati jika harus tegas mengendalikan parkir liar dan akhirnya terjadi pembiaran,” kata dia.

Kasus pembiaran ini menurutnya juga pernah terjadi beberapa waktu silam di bantaran Banjir Kanal Timur (BKT). Dia menceritakan, di era reformasi, BKT terlihat bersih. Namun karena ada pembiaran dari kepala daerah, kawasan tersebut kini menjadi banyak dihuni. “Kepala daerah tidak berdaya karena mereka konstituennya,” ungkapnya.

Menurutnya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berani mengambil risiko, termasuk bertindak tegas pada konstituennya ketika melakukan pelanggaran. “Contoh saja Jokowi yang berhasil merelokasi beberapa pedagang kaki lima ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo maupun Gubernur DKI. Masyarakat sebenarnya sudah sadar bahwa mereka salah, hanya perlu ketegasan dari pemimpin saja untuk menertibkan,” pungkasnya. (In)

loading...
Click to comment
To Top