DPD Dukung Penguatan Dirjen Pajak – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

DPD Dukung Penguatan Dirjen Pajak

JAKARTA – Komite IV DPD RI mengadakan Uji Sahih Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019 di Universitas Muslim Nusantara, Medan, Selasa (4/8).

Dalam prosesnya, DPD melihat UU tentang Perpajakan ini sudah waktunya untuk dirubah atau bila memungkinkan diganti. Karena harus disesuikan dengan perkembangan bisnis global dan perkembangan politik anggaran pemerintah. Tim Ahli RUU, Sjachronny mengatakan bahwa nanti akan dilihat kalau perubahannya mencapai 50 persen, akan diganti.

“Tetapi jika tidak mencapai 50 persen, kita hanya akan mengusulkan perubahan,” kata Sjachronny.

Salah satu poin penting dalam RUU ini adalah bagaimana RUU perpajakan dapat memberikan kepercayaan penuh wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan pajak terutang, menyetor dan melaporkannya melalui mekanisme Surat Pemberitahuan. Sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat.

Selain itu yang masuk dalam hal pokok RUU ini diantaranya aspek keadilan bagi hasil pajak pusat ke daerah, pengalihan pajak pusat ke daerah, klasifikasi pajak pusat dan daerah dalam kaitan tata kelola otonomi daerah, keterkaitan UU KUP dengan UU Pajak Daerah dan retibusi daerah dan penegakan hukum terhadap penagihan dan penggelapan pajak.

Acara ujisahih tentang RUU Perpajakan ini dilaksanakan komite IV DPD secara paralel di Medan dan Makasar. Menurut Ketua Tim, Dedi Iskandar Batubara, yang juga Anggota DPD Prov. Sumut, Ujisahih ini bertujuan untuk memperoleh kajian dan masukan tentang apakah RUU Revisi UU KUP ini telah sesuai dengan perkembangan bisnis global dan dunia usaha.

“Karena kalau bisa mengakomodir perubahan-perubahan maka keberadaan RUU ini dapat meningkatkan penerimaan pajak disatu sisi. Tapi juga dapat menjaga bisnis berjalan dengan baik disisi yang lain,” tegas Dedy.

Ketika ditanya tentang kapan RUU ini akan diundangkan, Dedy mengatakan bahwa RUU ini masuk RUU Usul inisitif DPD dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2015. “Jadi kami optimis RUU ini bisa kami ajukan ke DPR dan Pemerintah sebelum tahun ini berakhir,” jelas Dedi.

Dr. Andi Surya, Anggota DPD RI Prov. Lampung mengatakan bahwa ketergantungan keuangan negara terhadap pajak semakin membesar dari tahun ke tahun. Tapi justru penemrimaan pajak selalu meleset dari target. Karena itu, perlu langkah-langkah terobosan.

“Menurut DPD, Pemerintah sebenarnya telah melakukan terobosan melalui upaya remunerasi petugas pajak. Karena itu kami mengusulkan agar lembaga pajak dalam hal ini Dirjen Pajak dapat diberikan otoritas yang lebih besar,” papar Andi.

“Udah Dirjen Pajak pisah saja dari Kementrian Keuangan. Sehingga memiliki kewenangan dan otororitas yang lebih besar. Masak pengelola Keuangan juga sekaligus menjadi pemungut keuangan. Harus dipisahkan,” sambungnya. (***)

loading...
Click to comment
Nasional

DPD Dukung Penguatan Dirjen Pajak

JAKARTA – Komite IV DPD RI mengadakan Uji Sahih Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019 di Universitas Muslim Nusantara, Medan, Selasa (4/8).

Dalam prosesnya, DPD melihat UU tentang Perpajakan ini sudah waktunya untuk dirubah atau bila memungkinkan diganti. Karena harus disesuikan dengan perkembangan bisnis global dan perkembangan politik anggaran pemerintah. Tim Ahli RUU, Sjachronny mengatakan bahwa nanti akan dilihat kalau perubahannya mencapai 50 persen, akan diganti.

“Tetapi jika tidak mencapai 50 persen, kita hanya akan mengusulkan perubahan,” kata Sjachronny.

Salah satu poin penting dalam RUU ini adalah bagaimana RUU perpajakan dapat memberikan kepercayaan penuh wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan pajak terutang, menyetor dan melaporkannya melalui mekanisme Surat Pemberitahuan. Sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat.

Selain itu yang masuk dalam hal pokok RUU ini diantaranya aspek keadilan bagi hasil pajak pusat ke daerah, pengalihan pajak pusat ke daerah, klasifikasi pajak pusat dan daerah dalam kaitan tata kelola otonomi daerah, keterkaitan UU KUP dengan UU Pajak Daerah dan retibusi daerah dan penegakan hukum terhadap penagihan dan penggelapan pajak.

Acara ujisahih tentang RUU Perpajakan ini dilaksanakan komite IV DPD secara paralel di Medan dan Makasar. Menurut Ketua Tim, Dedi Iskandar Batubara, yang juga Anggota DPD Prov. Sumut, Ujisahih ini bertujuan untuk memperoleh kajian dan masukan tentang apakah RUU Revisi UU KUP ini telah sesuai dengan perkembangan bisnis global dan dunia usaha.

“Karena kalau bisa mengakomodir perubahan-perubahan maka keberadaan RUU ini dapat meningkatkan penerimaan pajak disatu sisi. Tapi juga dapat menjaga bisnis berjalan dengan baik disisi yang lain,” tegas Dedy.

Ketika ditanya tentang kapan RUU ini akan diundangkan, Dedy mengatakan bahwa RUU ini masuk RUU Usul inisitif DPD dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2015. “Jadi kami optimis RUU ini bisa kami ajukan ke DPR dan Pemerintah sebelum tahun ini berakhir,” jelas Dedi.

Dr. Andi Surya, Anggota DPD RI Prov. Lampung mengatakan bahwa ketergantungan keuangan negara terhadap pajak semakin membesar dari tahun ke tahun. Tapi justru penemrimaan pajak selalu meleset dari target. Karena itu, perlu langkah-langkah terobosan.

“Menurut DPD, Pemerintah sebenarnya telah melakukan terobosan melalui upaya remunerasi petugas pajak. Karena itu kami mengusulkan agar lembaga pajak dalam hal ini Dirjen Pajak dapat diberikan otoritas yang lebih besar,” papar Andi.

“Udah Dirjen Pajak pisah saja dari Kementrian Keuangan. Sehingga memiliki kewenangan dan otororitas yang lebih besar. Masak pengelola Keuangan juga sekaligus menjadi pemungut keuangan. Harus dipisahkan,” sambungnya. (***)

loading...
Click to comment
To Top