Hidupkan Kembali Pasal Penghinaan Presiden, Indonesia Menuju Negara Komunis – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Hidupkan Kembali Pasal Penghinaan Presiden, Indonesia Menuju Negara Komunis

JAKARTA – Dalam era demokrasi,  publik berhak mengawasi, mengkritik dan juga menyampaikan pendapat yang tidak seide, tidak sepaham, bahkan bertentangan dengan pemerintah. Karena demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos (rakyat) dan kratos (kekuatan).

“Lah dalam kritik, banyak cara orang, ada dengan tulisan, ada bentuk satire, ada bentuk karikatur, ada bentuk dengan sindiran dengan karikatur,” ucap rohaniawan Katolik, Romo Benny Susatyo, dalam diskusi bertajuk “Bila Jokowi Takut Kritik dan Kontrol” di Dres Kopitiam, Jakarta Pusat, Senin (10/8).

Karena itu menurutnya, pasal 263 dan 264 tentang penghinaan negara dalam RUU KUHP yang diusulkan pemerintah ke DPR mengancam dunia kreatif dan masyarakat serta media berbeda pendapat dengan pemerintahan.

Karena definisi penghinaan tidak jelas sehingga mudah menghukum orang-orang kritis yang dianggap musuh penguasa. “Jadi sebenarnya pasal ini, pasal menghidupkan kembali rezim-rezim otoriter. Karena rezim otoriter itu kan tidak mau dikritik,” sesal Romo Benny.

Ia menambahkan, ciri-ciri rezim otoriter adalah hanya mau menikmati semua berita yang baik, sehingga kritik yang dianggap keras terhadap pemerintah pasti ditindak. Makanya dia mengingatkan, pasal 263 dan 264 tidak perlu dimasukkan dalam revisi KUHP. Sebab bisa mematikan demokrasi yang sedang tumbuh.

“Karena demokrasi butuh plantasi publik, publik butuh mengawasi, publik juga membutuhkan solusi, publik butuh orang untuk menyampaikan uneg-unegnya. Jadi kalau orang ‘bundelan’ di warung kopi, kemudian bicara kanan-kiri, ngalur-ngidul, kemudian mengatakan ‘ah pemerintah ini berengsek’ kena,” tandas Romo Benny.

Mestinya pasal itu tak perlu dimasukkan karena Jokowi sendiri mengakui sering dikritik dan dihina. Hal ini juga sangat bertentangan dengan karakter Jokowi yang suka ‘blusukan’. Karena saat blusukan, Jokowi pasti mendengar banyak kritik langsung dari masyarakat.

Karena itu, Romo Benny mencurigai ada upaya orang di sekitar Jokowi ingin mempermalukan Presiden RI tersebut.  “Kalau pasal ini dikenakan, ya persis seperti rezim komunis. Persis! Rezim komunis memang orang harus sama dengan pemerintah. Kalau orang beda dengan pemerintah, maka orang itu berarti musuh pemerintah,” tutup Romo Benny. (zul/RMOL)

loading...
Click to comment
To Top