Pelayanan PLN Bulukumba Dikeluhkan Warga – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

Pelayanan PLN Bulukumba Dikeluhkan Warga

FAJARONLINE, BULUKUMBA – Warga BTN Desa Polewali Kecamatan Gantarang, Musdalifa terpaksa mengungsi bersama keluarga di rumah tetangga. Dikarenakan KWH meteran yang dimilikinya dicabut paksa oleh pihak PLN sebab dianggap tidak membayar tunggakan kurang lebih Rp 10 juta selama 4 tahun dikarenakan selama ini tidak membeli token atau pulsa.

Kepada Awak media, Musdalifa mengatakan pada tahun 2010, ia mendapatkan jatah KWH dari PLN dan hanya berlangsung 4 bulan, kemudian KWHnya rusak. kemudian ia melaporkan hal tersebut ke PLN Panrita Lopi ke bagian teknik pelayanan. ” Saat itu saya melapor dan besoknya KWH yang baru dipasang “ungkapnya.

Namun ternyata KWH yang dipasang pun kondisinya rusak dan kembali, Ifa nama sapaan Musdalifa melaporkan kejadian tersebut ke pihak PLN Panrita Lopi. “Awalnya belum direspon dan baru besok siang setelah saya menelpon pihak PLN barulah sekitar 4 orang PLN berpakain dinas dan dilengkapi tanda pengenal datang dan mencoba memperbaiki KWH itut. Namun nyatanya KWH tersebut juga tidak bisa diperbaiki karena tombolnya tidak ada yang berfungsi,” keluhnya.

Pada saat itu, petugas PLN akhirnya menyambung langsung aliran listrik dan mengatakan akan segera diganti yang baru. Dalam interval waktu dua tahun terakhir, menurut Ifa, Ia pernah sedikitnya enam kali didatangi petugas PLN berpakaian lengkap dengan id card PLN. Kedatangannya tersebut meminta No KTP dan diminta untuk tetap sabar menunggu KWH baru. ” Karena menurut petugas tersebut stok KWH sedang kosong. Makanya disambung langsung,”terangnya.

Ironisnya, Kamis 13 Agustus lalu segerombolan PLN mendatangi rumah Musdalifa dan langsung mencopot aliran listrik. Pencopotan tersebut dianggap pihak PLN karena tidak membayar tunggakan tersebut selama empat tahun. Parahnya, saat Ifa, mendatangi PLN untuk mempertanyakan itu malah disuruh membayar sekitar Rp 10 juta.

“Saya merasa dirugikan. Apalagi KWH yang saya pakai merupakan KWH Prabayar yang dalam aturan tidak ada beban denda,” jelasnya.

Merasa dirugikan sebagai pelanggan, ia meminta pertanggungjawaban atas ketidakprofesionalannya dalam mengurus. “Kenapa PLN menjual KWH yang abal-abal karena tentu saja bukan cuman merugikan saya sebagai pelanggan juga membahayakan rumah saya,” terangnya.

Bukan hanya itu, selama memproses ini, ia juga baru mengetahui bahwa KWH meteran miliknya dipasang sejak 2010 itu tidak terdaftar sehingga transaksi membeli voucher listrik tidak ada.

“Saya juga mendesak kepada pihak yang berwenang untuk melakukan audit kepada PLN Panrita lopi karena banyaknya kejanggalan yang terjadi, seperti KWH saya yang dipasang tahun 2010 ternyata tidak terdata dan seluruh transaksi saat saya membeli voucer listrik tidak ada,” sesalnya. (taq)

loading...
Click to comment
To Top