Dominasi Kepemilikan Lahan Benih Frustasi Sosial – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

Dominasi Kepemilikan Lahan Benih Frustasi Sosial

JAKARTA – Dominasi kepemilikan lahan oleh perorangan atau kelompok di kota Makassar adalah benih frustasi sosial. Berpotensi meluas jika tidak mendapat respons tepat. Terlebih jika konflik yang kerap mewarnai sengketa lahan ini menciptakan rasa ketidakadilan bagi sebagian masyarakat.

Ini menjadi kesimpulan Diskusi Terbatas Group Whatsapp Geng Makassar, di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Selasa 18 Agustus 2015. Diskusi yang menghadirkan Nawir, aktivis Jaringan Masyarakat Miskin Kota, merespons bentrok sengketa lahan yang pecah di Somba Opu, Bulo Gading, Makassar, akhir pekan lalu. “Konflik Bulo Gading itu adalah potret mini frustasi sosial,” tegas Nawir.

Bentrok itu bukti agenda pembangunan yang diharapkan melindungi dan mengayomi masyarakat, jauh panggang dari api. Idealnya, pemerintah termasuk aparat, lebih intens mengedepankan dialog. Tidak cukup monolog, apalagi dengan intimidasi berkelanjutan. “Warga harus diberi ruang untuk bicara apa maunya. Pasti ada solusi yang bersandar pada rasa keadilan. Tidak melulu pada aspek legal atau illegal,” sebut Nawir.

Kepemilikan lahan di Makassar terendus melahirkan tuan tanah yang itu-itu juga. Mereka demikian menonjol. Di Barat kota, beber Nawir, termasuk Losari, ada Najemiah. Di  Selatan ada kelompok Sinar Galesong yang menguasai lahan hingga kawasan  Kassi-kassi. Bagian Utara termasuk Tallo dan Buloa dikenal nama Hj Rosmiah dan Jen Tang. Sementara di Timur kota termasuk Tamalanrea, ada nama Hj Fajar dan Haji Idrus.

“Penguasaan lahan terlalu besar menimbulkan ketidakpercayaan. Semakin luas tanah satu orang bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Makanya, perlu memikirkan lebih jauh agar kepemilikan lahan di satu wilayah tidak dikangkangi segelintir orang saja,” kata Nawir.

Tomi Lebang, penulis, menganggap konflik yang lahir di sela sengketa tanah membahayakan kota Makassar. “Mulai ada kutil di sana dan bisul di sini. Bisa meledak dan berdarah. Ciri-cirinya sudah ada. Contohnya geng motor. Itu paling kuat menjadi isyarat kota akan jatuh pada jurangnya.”

“Butuh membendung pencaplokan tanah dan penguasaan lahan yang hanya didominasi orang atau kelompok tertentu. Jangan mentang-mentang punya uang dan kemampuan beli tinggi, semua tanah ingin dikuasai,” pinta Tomi Lebang.

[NEXT-FAJAR]

Hasymi Ibrahim, mantan aktivis dan penulis, berharap “bendungan” itu dibangun dengan regulasi yang tegas. “Jika perlu, saatnya Makassar menelorkan perda pembatasan penguasaan lahan. Ini nyata membendung itu.”

Herwin Nini berharap DPRD bisa segera mengesahkan Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Makassar. Regulasi tata ruang yang tidak jelas ikut mendorong mengguritanya penguasaan lahan oleh oknum dan kelompok tertentu.

“Para penguasa lahan itu bebas mencari lahan dari mana saja untuk membangun kerajaan bisnisnya tanpa takut ada pembatasan. Pada akhirnya pengawasan masyarakat absen. Perda RTRW Kota Makassar ini terkatung-katung hanya karena kepentingan politik. Buahnya, benturan di level akar bawah,” sambung Ola, mantan aktivis mahasiswa.

Sementara, Zainal Tahir berharap, perda itu juga harus dibuka dan transparan.

Praktisi hukum, Isdar Yusuf, percaya pola penanganan aparat pada konflik sengketa tanah memberi pengaruh pada kemungkinan terciptanya frustasi sosial. Tidak sedikit penguasaan lahan atau pembebasan dimuluskan beking aparat. “Jangan menghamba pada pemilik uang, tapi juga tidak membela buta pada rakyat miskin. Frustasi akhirnya.”

Makhfuz Sappe, entrepeneur asal Makassar, menganggap sengketa atau konflik pertanahan dominan ulah mafia tanah. Mafia ini selalu melawan hukum dan menghalalkan segala cara, tapi memenangkan hukum.

Tidak sedikit pendominasi penguasaan lahan adalah mafia itu sendiri. Kerja mereka, menurut Mahfuz, juga melibatkan oknum aparat negara. Lingkaran mafia tanah ini erat tersimpul mulai dari Badan Pertanahan Nasional, pengadilan, lurah dan camat, bahkan bisa saja melibatkan kepala daerah.

[NEXT-FAJAR]

Zainal Tahir menuding epicentrum sengkarut lahan ada di BPN. Wujudnya adalah sertifikat ganda.

“Sudah bukan rahasia, bos mafia tanah kerap sengaja mengurus penempatan lurah atau camat yang akan memudahkan penerbitan sporadik. Istilahnya, mereka bekerja Terukur, Sistematis, dan masif (TSM),” sergah Zulfikar Yunus.

Kondisi ini yang juga mendorong Geng Makassar sepakat mendorong adanya peradilan khusus sengketa pertanahan.

“Muara besarnya ke sana. Peradilan umum tidak cukup merespons peliknya persoalan pertanahan ini. Tapi target pendek, kami ingin menyampaikan pesan bahwa mulai sekarang, masyarakat akan ikut mengawasi dominasi kepemilikan lahan ini,” tegas Hasymi, moderator.

Geng Makassar grup Whatsapp yang dihuni sejumlah profesional dari berbagai bidang, pejabat, hingga legislator. Aktif meneropong persoalan Makassar dari jauh. Geng ini dominan bersomisili di Jakarta.  (*)

loading...
Click to comment
To Top