Mulai 2016, Pemkot Surakarta Lepas Tangan Tunjangan GTT/GTY – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Mulai 2016, Pemkot Surakarta Lepas Tangan Tunjangan GTT/GTY

SOLO, RAJA –  Pemerintah Kota Surakarta mulai tahun 2016 tidak lagi menganggarkan insentif bagi guru tidak tetap atau guru tetap yayasan (GTT/GTY), karena pemberian dana tersebut masuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penjabat Wali Kota Surakarta Budi Suharto di Solo, Kamis, mengatakan sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, anggaran insentif GTT/GTY pada tahun anggaran 2014 mendapat catatan BPK. Penyaluran dana insentif tersebut melanggar aturan pengelolaan keuangan daerah. “Kami sebenarnya hanya ingin mengembalikan sesuai ketentuan saja, bahwa insentif itu tidak dibenarkan dan itu menjadi temuan BPK,” katanya.

Ia mengatakan penghapusan dana insentif itu lebih mempertimbangkan aturan yang berlaku. Pemkot mengalokasikan anggaran insentif GTT/GTY di APBD Perubahan (APBD-P) 2015 berupa hibah bantuan sosial. Ada pengalihan pos anggaran dari sebelumnya pada APBD reguler berada di pos belanja langsung, kini menjadi hibah bantuan sosial. “Bantuan sosial itu tidak bisa diberikan berulang kali, ya ini sifatnya hanya sekali saja, sehingga insentif terakhir tahun ini,” katanya.

Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Surakarta sekaligus Kepala DPPKA Budi Yulistianto mengatakan pemkot hingga kini belum membicarakan mengenai alokasi anggaran insentif GTT/GTY 2016.

Dia mengatakan pemkot baru terfokus pada penetapan APBD-P 2015. Di mana dalam APBD-P tersebut alokasi anggaran insentif GTT/GTY telah dialihkan melalui dana bantuan sosial.

Budi menerangkan selama ini alokasi anggaran insentif GTT/GTY masuk pada pos belanja langsung. Padahal sesuai mekanisme belanja langsung hanya untuk anggaran belanja pegawai negeri sipil (PNS) resmi. Sedangkan GTT/GTY, menurut catatan BPK bukan termasuk pegawai resmi. Dengan demikian, BPK memberi catatan bahwa pengalokasian insentif GTT/GTY pada pos belanja langsung salah dan harus dialihkan ke bantuan sosial.

Ditanya mengenai kekhawatiran ribuan GTT/GTY akan penghapusan insentif di 2016, Budi mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan apa pun mengenai penghapusan tersebut.

Ia mengatakan alokasi anggaran insentif akan dibahas lebih lanjut oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Termasuk pembahasan mengenai regulasi penempatan dana insentif tersebut. “Jadi jangan bicara anggaran 2016 dululah,” katanya. (in)

loading...
Click to comment
To Top