Pembenahan Menteri Susi Dianggap Merugikan Nelayan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Pembenahan Menteri Susi Dianggap Merugikan Nelayan

FAJARONLINE, JAKARTA – Potensi laut Indonesia yang terdiri dari 3,2 juta km persegi wilayah laut, 6,2 Juta Ton ikan/tahun, 81 ribu km panjang pantai belum mampu menggeser posisi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam yang berjumlah kurang lebih 7 juta orang, menjadi masyarakat kelas menengah ke atas.

Begitu dikatakan anggota ‎Komisi IV DPR-RI‎, Ono Surono dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Sabtu (22/8).

‎Menurutnya, doktrin Indonesia sebagai poros maritim dunia yang digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo merupakan secercah harapan nelayan untuk dapat bangkit dari kemiskinan yang selama ini menderanya.

Ono jelaskan, pembenahan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti dengan concern melakukan pemberantasan illegal, Unreported dan Unregulated  (IUU) fishing melalui berbagai macam paket permen-permennya malah menimbulkan pengangguran dan kemiskinan baru pada nelayan.

‎”Disaat pemberantasan IUU Fishing mendapatkan apresiasi rakyat Indonesia, tidak demikian yang dirasakan oleh pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan. Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam  masih menghadapi masalah yang mendasar yang belum pernah terselesaikan,” terang legislator asal Fraksi PDI Perjuangan ini.

‎Oleh karena itu, Ono mengatakan, sudah saatnya pemerintah melakukan langkah strategis yang dimulai dengan membentuk Undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam yang merupakan hak inisitif DPR RI dan sedang dalam proses pembahasan.

‎”UU tersebut seyogyanya dapat menjadi pintu masuk bagi Negara dan rakyat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan dasar nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam dengan pendekatan strategi perlindungan dan pemberdayaan  yang mengunakan prinsip-prinsip kedaulatan, kemandirian, gotongroyong, keadilan, kelestarian dan keberlanjutan, kearifan lokal dan transparansi,” tegasnya.

‎”Sehingga Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia tidak hanya sekedar doktrin, tetapi harus dapat menjadi salah satu haluan Negara dalam membangun Indonesia yang adil dan makmur,” tutup Ono.(sam/rmol)

loading...
Click to comment
To Top