PPIH Sulsel Akui Panik – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ekonomi & Bisnis

PPIH Sulsel Akui Panik

FAJARONLINE, MAKASSAR — Kementerian Agama tidak ingin lagi dibuat malu dengan kasus keterlambatan visa haji hingga tertukarnya paspor jemaah. Akibatnya, ada JCH gagal terbang sesuai jadwal hingga tertahan di Madinah karena paspor tertukar.

Di embarkasi Hasanuddin Makassar, banyak peristiwa di luar dugaan yang membuat Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Sulsel panik. Tertukarnya empat paspor jemaah haji kloter 1 pada embarkasi Hasanuddin paling menyita perhatian. Bahkan, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Sulsel, Abd Wahid Thahir harus ke Jakarta menyelesaikan hal ini.

Saat dihubungi melalui telepon Minggu malam, 23 Agustus. Wahid Thahir membenarkan ada jemaah yang paspornya tertukar. “Bukan tiga tapi ada empat, nama-namanya Muhammad Arsyad Baho, Uddin Ambo Tang, Nur Asiah Mashude Sahibe, dan Marti Muhammad Kasim,” katanya.

Keempat jemaah tersebut merupakan kloter pertama asal Kota Makassar. Wahid pun mengakui pihaknya salah. Namun demikian, paspor keempat jemaah tersebut sudah dikirim sejak Sabtu, 22 Agustus. “Semuanya sudah dikirim malam kemarin (Sabtu, red) tidak ada masalah lagi,” klaimnya.

Paspornya dikirim bersama penerbangan JCH yang tergabung pada kloter kedua. Empat JCH yang sempat tertahan ini juga sudah keluar dari Bandara Internasional Prince Amir Mohammed bin Abdul Aziz Madinah, Minggu, 22 Agustus, dan bergabung bersama kelompoknya.

Seharusnya, kata dia, paspor yang berisi visa diberikan ke jemaah di embarkasi. Dengan demikian jemaah masih bisa mengecek apakah dokumennya sesuai atau tidak sebelum naik ke pesawat. “Kloter pertama saya dapat informasi jemaah menerima di pesawat,” ujarnya.

Wahid pun belajar dari ini. Ia meminta agar semua pihak, terutama petugas, benar-benar memerhatikan masalah dokumen. Tak hanya ketika berangkat, namun juga saat berada di Tanah Suci.

“Di sini jemaah tidak pegang. Paspor jemaah dikumpulkan setelah keluar imigrasi. Dipegang petugas maktab. Jemaah hanya dibekali kartu. Itu satu-satunya tanda pengenal,” ujarnya.

Inspektur Jenderal (Itjen) Kemenag, Mochammad Jasin mengatakan, mepetnya waktu antara pengurusan visa hingga keberangkatan jemaah haji bisa ditarik ke belakang cukup panjang. Yakni mulai saat penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

“Jika ingin visa haji 2015 lancar, harusnya BPIH 2015 ditetapkan pada akhir 2014,” katanya di Jakarta kemarin.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengatakan, Kemenag tidak sendiri dalam menetapkan BPIH. Untuk menetapkan besaran ongkos haji itu, Kemenag membahasnya bersama Komisi VIII DPR. Menurut dia kepastian seluruh akomodasi jemaah haji bisa ditetapkan setelah seluruh jemaah melunasi BPIH. Kemenag bisa membuka pelunasan BPIH itu, setelah nominalnya disepakati antara Kemenag dengan Komisi VIII DPR.

Sejatinya ketika BPIH sedang dalam pembahasan, pemerintah sudah boleh menggunakan sebagian uang haji untuk mulai mencari hingga teken kontrak pemondokan, katering, transportasi di Saudi. Namun meskipun bisa teken kontrak pemondokan haji ketika proses pembahasan BPIH, Kemenag belum mendapatkan kepastian nama-nama jemaah haji yang akan menempatinya.

Kondisi diperparah Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar pelunasan BPIH diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 25 Mei. Jika saat itu Jokowi segera mengeluarkan Perpres pelunasan BPIH sesaat setelah pembahasan BPIH rampung, Kemenag memiliki banyak waktu untuk menuntaskan seluruh akomodasi haji. Sehingga ada kelonggaran waktu sekitar satu bulan untuk mengurus visa.

Hanifa mengatakan Kemenag tidak bisa melempar masalah keterlambatan visa ini ke DPR atau lebih-lebih menyalahkan program e-Hajj pemerintah Arab Saudi. (dly/ars-har)

Click to comment
To Top