Katanya Hadiah Kok Totalnya Rp1 Miliar dan USD 50 Ribu. KPK Dakwa Politikus PDIP ini Korupsi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Katanya Hadiah Kok Totalnya Rp1 Miliar dan USD 50 Ribu. KPK Dakwa Politikus PDIP ini Korupsi

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mendudukkan politikus PDI Perjuangan Adriansyah di kursi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Pada persidangan Senin (24/8), jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK mendakwa anggota mantan bupati di Tanah Laut, Kalimantan Selatan itu telah menerima suap  dari Andrew Hidayat terkait izin usaha pertambangan.

JPU KPK, Tri Mulyono Hendradi menyatakan, Adiansyah menerima hadiah berupa uang tunai dari Andrew masing-masing sebesar Rp 1 miliar, USD 50 ribu dan SGD 50 ribu. “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, selaku anggota DPR RI,” kata JPU Trimulyono saat membacakan surat dakwaan.

Dalam surat dakwaan diuraikan, Adriansyah memberikan izin usaha dalam bentuk persetujuan rencana kerja anggaran biaya (RKAB) kepada perusahaan batu bara yang dikelola Andrew Hidayat di Tanah Laut sejak 2012. Yaitu, PT Mitra Maju Sukses (MMS), PT Indo Asia Cemerlang (IAC), dan PT Duta Dharma Utama (DDU).

“Persetujuan RKAB IUP PT IAC dan PT DDU kemudian diterbitkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut dengan mencantumkan tanggal mundur, yaitu 15 Februari 2014,” papar JPU.

Adriansyah terakhir kali menerima uang dari Andrew pada 9 April lalu di sela-sela kongres PDIP di Sanur, Bali. Uang suap sebesar  Rp 500 juta itu diserahkan melalui Agung Krisdiyanto.

Saat itulah Adriansyah dicokok petugas KPK. Dari pengembangan atas pria kelahiran 7 Oktober 1954 itu KPK lantas membekuk Andrew  di sebuah hotel di Jakarta.Atas perbuatannya, Adriansyah dijerat Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ancaman hukuman maksimalnya adalah pidana kurungan 20 tahun penjara.(put/JPG)

loading...
Click to comment
To Top