Sinkronisasikan Aspirasi Daerah, DPD RI Berupaya Mendorong Percepatan Pembangunan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Sinkronisasikan Aspirasi Daerah, DPD RI Berupaya Mendorong Percepatan Pembangunan

GORONTALO – DPD RI menggelar Rapat Kordinasi Daerah di Provinsi Gorontalo, rapat koordinasi ini merupakan rapat koordinasi (rakor) kali ke enam, banyaknya permasalahan di daerah yang belum dapat diselesaikan membuat para anggota DPD RI mengambil sikap melalui koordinasi dan konsolidasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat, Rakor yang ke enam ini dilaksanakan di Hotel Maqna, Gorontalo, Senin (24/8).

Dalam pidato pembukaan, Wakil Ketua DPD RI Prof.Dr. Farouk Muhammad mengatakan bahwa rapat koordinasi ini merupakan kegiatan kelembagaan yang dilaksanakan oleh Anggota DPD RI di daerah pemilihan untuk menjaring informasi, termasuk aspirasi daerah dan masyarakat. “Rapat ini merupakan salah satu aktualisasi fungsi representasi anggota DPD RI yang berkewajiban menampung aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Anggota DPD RI Gorontalo juga memberikan penyampaian tentang capaian kinerja masing-masing anggota sesuai bidangnya yang tertuang dalam alat kelengkapan DPD RI. Penyampaian hasil kinerja pertama kali disampaikan oleh Hj. Hana Hasanah Fadel Muhamad (Anggota Komite I DPD RI ), Hana memaparkan sejumlah terobosan yang telah dilakukan DPD RI, Senin (24/8).  “Banyak aspirasi yang kita terima dan semuanya itu kita tindaklanjuti dengan mengajak bupati/walikota untuk menemui kementerian, sehingga kegelisahan yang ada sebelumnya bisa langsung disampaikan ke pejabat pusat dan ditindaklanjuti oleh kementerian,” ujarnya.

Senada dengan Hana, Hj. Rahmijati Jahja, SPd, sebagai Anggota Komite II DPD RI  di kesempatan yang sama dirinya menyampaikan kinerjanya dan menyoroti masalah balai. “Pada pembahasan Komite II, yang menjadi pembahasan paling alot adalah balai, baik balai jalan dan balai sungai, dimana kepala balai ini menjadi raja-raja di provinsi masing-masing, sehingga ada teman-teman yang mengusulkan bagaimana kalau balai dihapuskan”, ujarnya. Dia menambahkan hal ini  terjadi  karena kadang-kadang mereka datang tidak pernah terkoordinasi dengan provinsi, kabupaten/kota.

Dia juga menyinggung tentang pemekaran di Gorontalo bahwa permasalahan pemekaran sudah selesai di DPD. Selama memenuhi persyaratan administrasi, tak ada alasan bagi DPD untuk menolak usul pemekaran. “Namun kita juga tidak ingin gegabah. Maka mulai tahun ini, daerah yang ingin mekar harus menjalani 3 tahun masa persiapan. Kita tidak ingin pemekaran malah menjadi beban”, katanya. Dia juga prihatin masalah listrik yang masih seringkali padam di gorontalo.

Narasumber yang juga hadir adalah Anggota Komite III DPD RI  H. Abdurrahman Abubakar Bahmid, Lc, dia memaparkan tentang permasalahan honorer K2. Khusus masalah honorer K2, dirinya menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat bersama dengan Komite I DPD RI dan Menpan. Dia selalu berusaha memberikan kerja yang maksimal,

“Komite III dalam 10 bulan terakhir ini telah menyampaikan beragam aspirasi kepada para menteri dengan melaksanakan rapat kerja sebanyak 11 kali”, katanya. Sementara UU  yang telah diusulkan menurutnya sudah cukup banyak. Dua diantaranya yang diharapkan akan segera diterima, yakni UU Ekonomi Kreatif yang ditujukan agar kreatifitas masyarakat bisa bangkit dan UU Perlindungan Bahasa dan Budaya Daerah. Permasalahan BPJS, pendidikan dan kuota Haji di Gorontalo juga tak lepas dari perhatiannya.

[NEXT-FAJAR]

Sementara itu Anggota Komite IV DPD RI, Dewi Sartika Hemeto, SE juga mengungkapkan, 2 dari 27 RUU prioritas, Komite IV menetapkan RUU Perkoperasian dan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai skala prioritas 2015. “Koperasi berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, pentingnya perlindungan wajib pajak dan maksimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak,” jelasnya dan menambahkan, DPD RI telah membentuk dua tim kerja untuk RUU Koperasi dan RUU KUP tersebut.

Dari narasumber yang diundang, hadir pula Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMG) Prof. Nelson Pomalingo, dia  menyambut baik acara yang diselenggarakan oleh DPD ini. Menurutnya acara seperti ini harus selalu dilaksanakan. “Jangan hanya sekali. Intensitasnya harus diperbanyak. Karena acara seperti ini adalah jembatan bagi kami masyarakat untuk tahu kinerja wakilnya di pusat. Juga sebagai tempat untuk menyampaikan permasalahan” katanya.

Rina, salah satu peserta yang mewakili Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa ada permasalahan penyaluran dana Kesehatan masyarakat di Gorontalo. “Sudah bertahun-tahun kami tidak mendapatkan dana jaminan kesehatan masyarakat. Puskesmas sebagai pelayan kesehatan masyarakat terdepan sangat mengalami kesulitan. Tenaga kesehatan sering tidak mendapat tunjangan. Karena itu kami mengusulkan agar dana kesehatan BPJS dapat secara langsung disalurkan melalui puskesmas, jangan ke Pemda, agar pelayanan di Puskesmas bisa maksimal” usulnya.

Menurutnya apa ada yang masalah dengan BPJS sehingga pelayanan yang tidak maksimal kerap kali dialami  pasien, “bahkan pasien saya berpikir apakah pembayaran tagihan dari BPJS ke rumah sakit tidak lancar alias menunggak ya, sehingga beberapa rumah sakit menolak pasien BPJS dengan alasan penuh kamar”, tegas rina saat menutup penyampaiannya.

Di akhir acara, menanggapi permasalahan listrik, Farouk Muhammad mengatakan bahwa permasalahan ini memang terjadi hampir di seluruh Indonesia. “Karena itu saya sudah merencanakan untuk memanggil seluruh lembaga yang terkait dalam hal kelistrikan, apa kendalanya, dan mudah-mudahan akan segera menemukan solusinya”, katanya. Beralih ke permasalahan BPJS, Farouk meminta DPD melalui Komite III untuk memanggil kementerian terkait untuk segera menyelesaikannya secara profesional”, tandasnya. (adn)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top