BOS Belum Cair, Madrasah Bingung Cari Talangan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

BOS Belum Cair, Madrasah Bingung Cari Talangan

TEMANGGUNG, RAJA – Belum cairnya Biaya Operasional Sekolah (BOS), membuat pihak madrasyah kebingungan mencari talangan untuk biaya operasional sekolah. Parahnya, dengan keterlambatan BOS tersebut pembelian keperluan sekolah dan honor guru juga tertunda, mengingat keterbatasan dana.

Salah satu madrasah yang dibuat kebingungan adalah Madrasah Ibtidaiyah Kalimanggis Kecamatan Kaloran, Temanggung. Pihak sekolah terpaksa harus mencarikan talangan lebih dahulu untuk menutupi honor guru dan keperluas sekolah lainnya.

“Kalau ada keterlambatan seperti ini justru kepala madrasah yang puyeng, sebab harus mencarikan dana talangan,” ujar Tslib (50), Kepala MI Kalimanggis Selasa (25/8).

Ia menyebutkan, semestinya pada bulan Agustus ini BOS tahap ketiga sudah cair. Tetapi kenyataannya BOS yang cair baru tahap pertama saja.

“Yang baru cair BOS tahap pertama pertama sekitar bukan Maret 2015 lalu, sedangkan tahap 2 dan 3 hingga kini belum turun, padahal kami sudah nalangi hingga Rp10 juta untuk honor guru, alat tulis kapur (ATK) dan lain-lain,” jelasnya.

Berbeda dengan MI Kalimanggis, MI Kupen Kecamatan Pringsurat,  terpaksa harus menunda pembelian keperluan madrasah maupun honor guru.

“Kita gak berani cati talangan pihak ketiga, khususnya perbankan karena bunganya tinggi. Ya, nunggu saja hingga BOS cair,” jelasnya.

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Temanggung, Yusuf Purwanto, yang diminta tanggapannya mengenai keterlambatan pencairan BOS, mengakui hingga kini belum cair untuk BOS tahap II dan III. Tetapi, katanya, keterlambatan tersebut bukan pihaknya bermaksud mempersulit pencairan tersebut, melainkan ada berbagai perubahan kebijakan dari pusat.

Dia menjelaskan, salah satu keterlambatan itu ada perubahan akun dari 52 (bantuan sosial) berubah menjadi akun 57. Termasuk, katanya, prosedur pencairan dana BOS tersebut juga berubah, yakni sebelumnya dana cair lebih dulu, sedangkan surat pertanggungjawaban (SPJ) dibuat belakangan.

Tetapi, tambahnya, sekarang sebelum pencairan pihak madrasah harus membuat rencana kerja anggaran madrasah (RAKM) yang harus dikoreksi dulu apakah RAKM itu sesuai dengan kegiatan secara riil. Selain itu ada relokasi dana dari propinsi ke daerah, tetapi untuk relokasi dana anggaran sudah rampung.

Menurut Yusuf, permasalahan seperti itu yang belum banyak diketahui oleh pihak madrasah. “Kalau ada madrasah yang sudah siap persyaratan, maka akan langsung dicairkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (PKPPN) Magelang,” jelasnya  sambil menambahkan, persoalan ini juga dihadapi oleh daerah lain. (din)

Click to comment
To Top