Di PK, Ilham Fokus Soal Tidak Adanya Kerugian Negara – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Di PK, Ilham Fokus Soal Tidak Adanya Kerugian Negara

JAKARTA-Upaya Peninjauan Kembali (PK) atas praperadilan kedua dugaan korupsi kerja sama PDAM Kota Makassar dengan PT Tirta Traya tahun 2009-2012 yang menyeret mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, memasuki babak baru. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengagendakan sidang pemeriksaan perkara PK ini di ruang sidang utama, pukul 09.30 Wib, Kamis 27 Agustus 2015.

“Ini upaya hukum yang kami harapkan bisa mengoreksi kesalahan yang dilakukan majelis hakim para praperadilan kedua,” tegas Kuasa Hukum Ilham Arief Sirajuddin, Aliyas Ismail, Rabu, 26 Agustus 2015.

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim tunggal Amat Khusairi, memutuskan memenangkan KPK pada praperadilan kedua melawan Ilham. Selain terungkap bahwa belum ada perhitungan dugaan kerugian negara dalam kasus tersebut, fakta persidangan praperadilan kedua juga sama sekali tidak berbeda dengan praperadilan pertama yang dimenangkan Ilham Arief Sirajuddin.

“Kami fokus (di PK) persoalan tidak adanya hasil perhitungan kerugian negara yang harusnya menjadi pertimbangan hakim. Tapi hakim tutup mata dengan fakta yang disampaikan langsung oleh tim perhitungan kerugian negara kasus IAS dari BPK. Di sinilah letak penyelundupan hukum yang kami yakini bisa mengoreksi kesalahan hakim,” tambah kuasa hukum Ilham lainnya, Robinson.

Sikap hakim yang menyebut unsur dugaan kerugian negara dibuktikan dengan LHP BPK tahun 2012 dalam amar putusannya, tidak kuat. “Soalnya LHP 2012 menyebutkan angka Rp38 M itu sebagai potensi kerugian. Lagian, LHP itu juga merekomendasikan perhitungan ulang melibatkan BPKP dan BP SPAM. Hasil BPKP dan BP SPAM jelas, kerja sama itu tidak merugikan negara. Sayangnya, KPK dan hakim praperadilan tutup mata soal ini,” tegas Aliyas.

Selain itu, sambung Robinson, pada PK itu, mereka juga mengungkap sikap hakim yang menutup mata sama sekali pada sejumlah keterangan yang meringankan Ilham sebagai pemohon.

“Pertimbangan kami, jika unsur kerugian negara belum bisa disimpulkan, maka otomatis tidak mungkin ada unsur penyelewengn kekuasaan. Negara tidak dirugikan sama sekali kok,” tegas Robinson.

Robinson yakin PK ini akan berhasil, terlebih KPK sama sekali belum menunjukkan itikad akan melimpahkan kasus IAS ke pengadilan tipikor. Meski IAS sudah ditahan sudah 40 hari lebih oleh KPK.

Ilham Arief Sirajuddin hingga kini bertanya-tanya mengapa kasusnya tak kunjung P21 atau dilimpahkan. “Padahal kalau bicara soal waktu, rasanya KPK sudah punya waktu sangat banyak,” tambah Nasiruddin Pasigai, kuasa hukum Ilham lainnya.

Hemat Nasiruddin, ketika KPK memutuskan menahan Ilham, tentu dua alat bukti sudah cukup. Nyatanya, 2 bulan berlalu, tanda akan dilimpahkan belum kunjung ada. “Ini malah sudah diperpanjang satu kali,” tegas Aliyas.

IAS merasa sangat terzalimi. Mulai dari ditersangkakan 1 tahun tanpa kepastian, lalu menang praperadilan pertama tapi ditersangkakan lagi, kemudian di praperadilan kedua terbukti perhitungan dugaan kerugian negara belum ada tapi tetap dikalahkan.

“Wajar sekali kalau klien kami merasa tidak diperlakukan dengan adil. Harusnya, jika memang tidak ada kerugian negara, limpahkan saja ke kejaksaan,” pinta Aliyas Ismail.

Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang penahanan mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, dalam kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan kerja sama rehabilitasi dan transfer kelola air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar.

“Perpanjangan penahanan untuk 40 hari per 29 Juli,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha beberapa waktu lalu. KPK menahan Ilham sejak 10 Juli 2015. (FMC)

loading...
Click to comment
To Top