KPUD Bulukumba Batasi Dana Kampanye Rp9 Miliar – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

KPUD Bulukumba Batasi Dana Kampanye Rp9 Miliar

FAJARONLINE, BULUKUMBA — Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) benar-benar tegas untuk membatasi pergerakan para pasangan calon. Salah satunya bantuan dana kampanye.

Ketua KPUD Bulukumba menyebutkan,  ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana kampanye.

Misalnya, jumlah sumbangan perorangan bagi para pasangan calon tidak lebih dari Rp50 juta. Selain itu, orang yang menyumbang pun harus dipastikan memiliki identitas dan alamat yang jelas, mempunyai NPWP, dan tidak menunggak pajak.

“Sedangkan jumlah dana yang disumbangkan pihak perusahaan kepada pasangan calon tidak lebih dari Rp500 juta. Tapi perusahaan itu juga harus dilihat, apakah sedang pailit atau tidak, menunggak pajak atau tdak,” katanya, Kamis 27 Agustus.

Yang paling penting, lanjutnya, pasangan calon tidak terima sumbangan dari orang, perusahaan dan lembaga asing dengan mata uang asing.

“Kalau ada sumbangan seperti itu maka semua sumbangan tersebut akan dikembalikan ke kas negara,” tegasnya.

Satu hal lagi, nomor rekening dana kampanye dibuka oleh partai politik pendukung atas nama pasangan calon dan bukan dibuka oleh pasangan sendiri.

Ia menegaskan pihaknya memperketat gerakan para calon bupati pada masa kampanye. Salah satunya dengan membatasi pengelolaan dana, yang jumlahnya hanya dibolehkan maksimal Rp9 miliar.

“Jumlah tersebut berasal dari sumbangan perorangan maupun perusaahan. Laporan awal dana kampanyenya sudah bisa dimasukkan hari ini, (kemarin, red)” kata Azikin.

Selain jumlah, Azikin menganggap hal yang penting yang harus diperhatikan para calon adalah transparansi penggunaan anggaran secara terperinci. “Karena akan ada audit,”katanya.

Perusahaan yang menyumbang pasangan calon juga tidak sembarangan. Tidak diperbolehkan bagi yang menunggak pajak, atau pun yang sedang terancam bangkrut. “Yang paling penting, pasangan calon tidak menerima sumbangan dari orang, perusahaan dan lembaga asing dengan mata uang asing,” kata Azikin.

Menurut Azikin, penyertaan dana kampanye yang tidak sesuai ketentuan akan disikap dengan tegas. Dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Adapun pasangan calon, jika pada hasil audit menyatakan temuan penyimpangan, bisa dianulir bahkan dibawa ke ranah pidana. “Makanya kita imbau semua agar tidak bermain-main dengan anggarannya,” ujarnya.(taq/wik)

loading...
Click to comment
To Top