Perlu Dibenahi, UU PPHI Masih Banyak Kelemahan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Perlu Dibenahi, UU PPHI Masih Banyak Kelemahan

JAKARTA – Revisi Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kedepan harus dapat mewujudkan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkeadilan. Hal ini disampaikan Anggota DPR RI Komisi IX Irma Suryani Chaniago dalam seminar nasional dengan tema “Pengadilan Hubungan Industrial dan Keadilan Bagi Buruh” yang diselenggarakan oleh Trade Union Right Centre (TURC) di Jakarta (27/8).

Dalam seminar tersebut Irma menyampaikan saat ini proses revisi UU PPHI telah masuk dalam prolegnas 2015 sehingga perlu perhatian, usulan, serta masukan dari semua komponen. “Di DPR sendiri revisi UU PPHI ini telah masuk dalam Prolegnas 2015, sehingga masukan semua komponen bisa menjadi amuni tambahan kami dalam melakukan penyempurnaan UU ini demi mewujudkan  pengadilan hubungan industrial yang berkeadilan,” ujarnya.

Menurutnya banyak hal yang harus dicermati terkait keberadaan UU PPHI saat ini.  Diantaranya adalah bahwa UU PPHI ini berparadigma konflik karena hanya memberikan kesempatan kepada pihak yang ingin memenangkan perkara, sedangkan pihak-pihak yang ingin menyelesaikan persoalan tidak diberi keleluasaan dalam menggunakan mekanisme yang ditawarkan oleh undang-undang ini.

Hal ini tercermin pada perbedaan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dibandingkan dengan kewenangan arbitrase. Menurut UU No. 2/2004, pengadilan hubungan industrial diberi kewenangan menyelesaikan semua jenis perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam UU ini yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja. Sedangkan kewenangan arbitrase terbatas pada perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja.

Selain itu terkait upah proses pekerja/buruh yang sedang menunggu hasil perselisihan di PHI yang seringkali masih tidak dibayarkan. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 37/PUU-IX/2011 mengharuskan hakim PHI untuk menaati ketentuan terkait pembayaran upah kepada pekerja yang harus tetap hingga perkara tersebut berkekuatan hokum tetap hokum acara PHI, hingga soal eksekusi putusan akhir pengadilan hubungan industrial yang sulit dieksekusi.

“Pada tataran praktik, dalam UU PPHI terdapat banyak kelemahan yang harus dibenahi. Sehingga proses revisi ini akan segera kita bahas bersama teman-teman di Komisi IX nantinya. Dan sebagai wakil rakyat kami butuh masukan agar revisi RUU PPHI ini dapat memberikan perlindungan kepada buruh/pekerja secara baik dan tentu tanpa mengesampingkan ketenangan dan stabilitas investasi berusaha. Demi terciptanya hubungan industrial berkeadilan,” tutupnya. (hrm)

Click to comment
To Top