Ketua DPR RI : Pemekaran Jangan Sampai Menimbulkan Konflik – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

Ketua DPR RI : Pemekaran Jangan Sampai Menimbulkan Konflik

JAKARTA – Ketua DPR Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon menerima audiensi masyarakat yang tergabung dalam pemekaran Propinsi Kepulauan Buton (Kepton) yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam dan seluruh kepala daerah yang tergabung dalam Propinsi Kepton, Kamis (27/08).

Kedatangan rombongan tersebut terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Kepulauan Buton, yang akan pisah dari induknya Provinsi Sultra. Enam daerah yang berada dalam regional Kepulauan Buton itu antara lain meliputi kabupaten Wakatobi, kabupaten Buton, kabupaten Buton Utara (Butur), kabupaten Buton Tengah (Buteng), kabupaten Buton Selatan (Butsel), dan Kota Baubau.

“Wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Buton sudah bergulir sejak lama, terutama dari wilayah kepulauan Buton dan sekitarnya, semata dalam kerangka pemikiran pendekatan pelayanan pemerintahan serta percepatan pembangunan wilayah,” terang Gubernur Sultra Nur Alam.

Dijelaskan, ketika Sulawesi Tenggara resmi terbentuk melepas diri dari provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang beribu kota di Makassar, 27 April 1964, hanya terdiri dari 4 kabupaten, yaitu kabupaten Kendari, kabupaten Kolaka, kabupaten Muna, dan kabupaten Buton. Saat ini provinsi Sultra yang luasnya lebih 38 ribu kilometer persegi, telah memiliki 15 kabupaten dan 2 kota.

Sementara itu Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan bahwa pemekaran daerah otonomi baru hendaknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar jangan sampai justru menimbulkan konflik baru terhadap daerah tersebut. “Pemekaran harus bisa meningkatkan pembangunan di daerah tersebut ,” terang Novanto.

Novanto juga berharap agar antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemekaran suatu daerah terutama antara induk suatu daerah dengan daerah yang dimekarkan jangan sampai ada konflik pembagian anggaran. “Jangan sampai daerah yang dimekarkan anggarannya berkurang dan justru itu yang akan menghambat pembangunan daerah otonom baru,” jelas Novanto.

Terkait pemekaran daerah otonomi baru (DOB), Novanto mengatakan, DPR bersama pemerintah terus mengkaji atas usulan-usulan daerah otonomi baru yang akan dimekarkan. Dalam hal ini Komisi II DPR yang memiliki tugas menangani DOB perlu melakukan sidak terhadap daerah yang akan dimekarkan. (hrm)

loading...
Click to comment
To Top