Banyak Masalah, FPDIP Minta Pembangunan Waduk Jatigede Ditunda – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

Banyak Masalah, FPDIP Minta Pembangunan Waduk Jatigede Ditunda

JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah menunda penggenangan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pasalnya mereka menemukan masih banyak masalah yang terjadi dalam proses pembangunannya. Ini disampaikan Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR, Arif Wibowo, setelah kemarin.

Arif Wibowo bersama Anggota FPDIP DPR, Rieke Diah Pitaloka mengunjungi desa Sukakersa Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang dan berdialog dengan warganya. “Pembangunan Waduk Jatigede pada implementasinya menimbulkan banyak persoalan, ganti rugi lahan dan rumah yang belum tuntas, relokasi yang tidak jelas, termasuk nasib pendidikan anak-anak yang kehilangan sekolah dan situs-situs sejarah yang belum direlokasi,” kata Arif, Senin (31/8).

Arif menyampaikan dari data yang berhasil dihimpun FPDIP di lapangan, serta data yang disampaikan langsung oleh warga, disebutkan bahwa proyek tersebut masih menyisakan persoalan sosial ekonomi yakni, mengenai klasifikasi warga terdampak, ganti rugi kepemilikan hak atas tanah yang diduga ditentukan sepihak oleh pemerintah.

“Persoalan sosial ekonomi lainnya yaitu mengenai pemukiman kembali (relokasi), warga terdampak pernah dijanjikan melalui pembangunan namun tidak jelas realisasinya,” jelas Arif.

Arif menyatakan pihaknya sudah menyampaikan data dan analisa terhadap Perpres No.1 tahun 2015, dan mengirimkannya melalui surat resmi tanggal 11 Juli 2015 kepada pemerintah. Sekaligus meminta agar pembangunan Jatigede ditunda. “Surat tersebut saya kirimkan kepada Presiden RI, Menteri-Menteri terkait, Gubernur Provinsi Jawa Barat, DPRD Prov Jabar, Bupati Sumedang, DPRD Kab Sumedang, namun hingga hari ini tidak direspon,” tegasnya.

Karena itu dia mendesak rencana penggenangan Jatigede tanggal 31 Agustus 2015 hari ini ditunda. Lalu, pemerintah mencabut dan merevisi Perpres No. 1 Tahun 2015 dan penuhi hak-hak warga terdampak secara adil yang sesuai dengan UU No 2 Tahun 2012. (fat/jpnn)

loading...
Click to comment
To Top