Kejati Periksa Tersangka PLTMH Matra di Rutan Kupang – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Kejati Periksa Tersangka PLTMH Matra di Rutan Kupang

FAJARONLINE, MAKASSAR — Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hydro di Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara (Matra) Sulawesi Barat, Mufti Inti Priyanto direncanakan diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar di rumah tahanan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Koordinator Pidana Khusus Kejati Sulselbar, Noer Hadi mengatakan, sebelumnya tersangka kasus itu menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). “Yang bersangkutan saat ini mendekam di rutan karena terjerat kasus pidana,” ujar Noer Adi di Kejati Sulselbar, Selasa 1 September.

Sebelumnya Mufti pejabat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal diperiksa sebagai tersangka. Noer menuturkan tim rencananya berangkat ke Kupang pekan ini. Saat initim sedang menyusun persiapan pemeriksaan, di antaranya kemungkinan menunjuk pengacara bila Mufti menolak didampingi pengacara saat diperiksa sebagai tersangka. “Dalam aturan pemeriksaan tersangka harus didampingi pengacara. Kalau dia menolak dibuatkan berita acara penolakan,” katanya.

Noer menuturkan kasus ini sudah dalam tahap perampungan berkas. Menurut dia, bila tersangka sudah diperiksa, pihaknya akan berupaya mempercepat pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Penyidik menetapkan Mufti sebagai tersangka bersama Rachmat Sampetoding, kuasa konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo dan PT Yudha Nusantara Indah yang mengerjakan proyek tersebut. Namun Rachmat melarikan diri dan telah ditetapkan sebagai buron. Proyek pembangkit tenaga listrik mikro hidro ini menggunakan dana hibah dari Amerika Serikat kepada pemerintah pusat sebanyak Rp1,7 miliar 2009 lalu.

Dalam pelaksanaan proyek yang dibangun di Pasangkayu, Matra tidak berjalan baik. Rekanan yang mengerjakan proyek tidak menyelesaikannya. Padahal dana proyek telah dicairkan seluruhnya oleh pemerintah. Berdasarkan pemeriksaan tim ahli konstruksi, penyidik menemukan progres pekerjaan hanya mencapai 15 persen. Adapun kerugian negara dari temuan itu diperkirakan mencapai Rp800 juta. (ida)

 

loading...
Click to comment
To Top