Ini Kekhawatiran ACC tentang Pilkada di Sulsel – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

Ini Kekhawatiran ACC tentang Pilkada di Sulsel

FAJARONLINE, MAKASSAR — Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mengkhawatirkan bakal terjadinya banyak pelanggaran dalam tahapan pilkada serentak 11 daerah di Sulsel.
‎Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi, Abd Muthalib, menilai, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian seputar pilkada. Pertama, ACC mengimbau kepada kepala daerah incumbent untuk tidak menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan-kegiatan kampanye, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada No 8/2015, PKPU No 7/2015 tentang Kampanye Pilkada, serta UU No 30/2014 tentang  Administrasi Pemerintahan.
Kedua, ACC mengimbau kepada  Careteker (Pjs) Kepala Daerah untuk bersikap netral dengan  tidak  memberikan dukungan, termasuk sarana dan prasarana negara, kepada salah satu pasangan cakada.‎ Ketiga, kepada pegawai negeri sipil (PNS) agar mematuhi UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk bersikap netral dengan tidak memberikan dukungan; baik secara sembunyi-sembunyi  maupun terang-terangan kepada calon kepala daerah.
“Keempat, ACC mengimbau kepada penyelenggara pemilu: Bawaslu, KPU, Panwas, PPK, PPS, agar bersikap netral dan profesional, dengan tidak  mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah; baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan yang bisa mencederai proses Pilkada,” ujar Muthalib, Kamis, 3 September 2015.
‎Kelima, kepada jajaran birokrat Pemda untuk menghindari konflik kepentingan dengan memberikan dukungan secara langsung, berupa sarana dan prasarana negara, maupun akses yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, kepada  incumbent atau non incumbent, sebagaimana diatur dalam UU ASN, UU Pilkada, dan UU No 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Keenam, ACC mengimbau kepada aparat penegak hukum (APH) untuk bersikap netral dengan tidak  memberikan dukungan kepada salah satu pasangan cakada. Ketujuh, meminta KPK untuk mengawasi proses Pilkada yang berpotensi terjadinya praktik KKN.
Dan yang kedelapan, ACC menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan setiap praktik kecurangan: baik yg dilakukan peserta pilkada: cakada-parpol, maupun penyelenggara pilkada: KPU dan Bawaslu. Mereka tidak diperkenankan melibatkan diri dalam praktik pelanggaran/pidana pemilukada. (zuk/wik)
loading...
Click to comment
To Top