KPU dan Panwaslu Selayar Konspirasi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Makassar

KPU dan Panwaslu Selayar Konspirasi

FAJARONLINE, SELAYAR — Perseteruan pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten kepulaun Selayar belum mendapat titik terang. Setelah menetapkan pasangan Aji Sumarno – Abd Gani dan mendapatkan nomor urut 3 persoalan kian tambah bermunculan.Kader Hanura menilai penetapan pasangan ini terkesan ada konspirasi antara penyelenggara pemilu yakni KPUD dan Panwaslu Selayar yang saling lempar bola panas.

Wakil Ketua Hanura Kabupaten Kepulauan Selayar Muhammading menilai penetapan KPUD dua kali yakni 24 Agustus dan susulan 29 Agustus dinilai janggal. Begitupun dengan hasil putusan sengketa Panwaslu yang menggunakan istilah memerintahkan kepada KPUD padahal lembaga tersebut sederajat. Sehingga terkesan penetapan menabrak regulasi dan rasa keadilan.

“Saya tidak mempersoalkan siapa yang maju asal jangan menabrak aturan juga harus fear dalam bertanding jangan curang dan menghalalkan semua cara. Menurut hemat saya juga yang bisa mengakomodir pasangan ini bukan Panwaslu nanti hasil PTUN baru bisa jadi landasan, bukan seperti itu” ujarnya, Kamis 3 September.

Meski partainya mendukung pasangan Aji Sumarno – Abd Gani, Muhammading menilai kesalahan KPUD karena tidak konsisten dalam menjalankan UU kepemiluan. Sebab calon yang pernah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Sejak 4 Agustus bahkan pada penetapan serentak juga masih status yang sama kemudian 29 Agustus tiba-tiba menjadi memenuhi syarat dan diloloskan padahal sudah lewat dari tahapan.

“Saya lihat ada konspirasi sebelumnya KPU nyatakan TMS kemudian ada gugatan lalu Panwaslu mengabulkan sebagian gugatan dan kemudian diloloskan. Jadi terkesan ada keganjilan, skenario antara KPU dan Panwaslu,” tuturnya.

Selain itu ada kesan calon pasangan Aji-Gani terkesan dispesialkan mengingat sejak pendaftaran 27 Juli – 28 Juli, Muhammading menilai pasangan tersebut saat itu sudah jatuh karena yang mendandatangani dukungan PKB sebagai pengusung yang seharusnya ketua dan sekertaris namun pada kenyataanya hanya diteken oleh ketua dan wakil sekertaris yang kebetulan sudah tidak sah. Bukan hanya itu, KPUD juga dinilai melanggar asas keterbukaan terkait penetapan calon Aji-Gani yang sampai hari ini belum mau mempublikasikan nomor berita acara penetapan baik melalui website KPU sendiri.

“Sampai hari ini kita belum dikasih nomor penetapan Aji-Gani dan tidak adapi juga di websitenya KPU. Inikan aneh,” katanya.(taq/wik)

loading...
Click to comment
To Top