DPD Apresiasi Aspirasi Daerah Prioritas RUU Prolegnas 2016 – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

DPD Apresiasi Aspirasi Daerah Prioritas RUU Prolegnas 2016

BANJARMASIN – Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Djasarmen Purba langsung mengapresiasi beberapa undang-undang yang dianggap penting oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), hal itu disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka Inventarisasi Materi Penyusunan Usul DPD RI Untuk Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2016 yang digelar oleh PPUU DPD RI di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Jumat (4/9).

Ada 14 RUU yang dianggap Pemprov Kalsel penting dan harus disahkan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Diantaranya adalah UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. UU ini sendiri sudah beberapa tahun yang lalu diminta agar ada kesimbangan antara keuangan pemerintah daerah dan pusat.

“Implementasi di lapangan sulit dilaksanakan, karena berkaitan dengan UU yang lain. UU ini yang kami harapkan DPD bisa memperjuangkannya,” kata Kepala Biro Hukum Pemprov Kalsel, Awi Sundari yang menjadi salah satu narasumber FGD

Selain itu menurut Awi, UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara juga harus dijadikan prioritas utama dalam Prolegnas. Sebab, mengacu pada regulasi yang ada saat ini, Kalsel sebagai daerah penghasil malah mendapatkan royalti yang sedikit daripada pemerintah pusat.

Padahal menurutnya, dampak dari eksploitasi hasil mineral dan batubara ini banyak mendapat kritikan masyarakat karena imbasnya dapat merusak lingkungan daerah penghasil. “Harusnya dikaji ulang UU ini, regulasi ini merugikan daerah penghasil seperti kami. Paling tidak 50-50,” ucapnya.

Hal yang sama diutarakan Dekan Fakultas Hukum Unlam, Dr Muhammad Effendi. Menurutnya, dari sekian ratus  usulan DPD RI di Prolegnas tahun 2016, yang sangat mendesak yakni terkait pembagian royalti hasil mineral dan tambang. “Ini yang harus diperjuangkan DPD RI untuk kepentingan daerah penghasil,” kata Effendi.

Disebutkannya, persoalan tambang ini adalah persoalan klasik bagi daerah penghasil. Selain royalti tak sebanding, bekas galian tambang pun jadi persoalan. Malah, warga akan menderita pascatambang yang daerahnya rusak. “Hasilnya tak sesuai, malah masyarakat di sekitar dirugikan,” sebutnya.

Selain itu, jelas Effendi, DPD harus bisa memperkuat posisinya agar UU yang digulirkan mereka bisa full power berjuang untuk rakyat. Disebutkannya, masyarakat adat sampai saat ini belum ditindaklanjuti secara detail dalam UU.  “Saat ini sering ada ketimpangan saat praktik di lapangan. Harus ada pengawasan langsung dalam penerapan UU,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Djaserman menyebutkan, apa yang disampaikan narasumber sudah masuk prioritas usulan DPD RI tahun 2015 ini. Diterangkannya, dari semua usulan tersebut, sudah 7 RUU yang masuk prioritas tahun ini. Diantaranya, RUU Migas, Minerba, Hak Adat, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

[NEXT-FAJAR]

Terkait bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah, senator asal Kepulauan Riau ini menyebutkan pihaknya sudah membuat panitia khusus agar pembagian royalti ini seimbang. Diterangkannya, pihaknya sudah pernah bertemu dengan kementerian terkait membahas masalah ini. Saat ini DPD terus memperjuangkan nilai royalti yang didapat oleh daerah penghasil.

Dikatakannya, pembagian royalti saat ini memang dirasa tak adil. Namun, yang perlu diperhatikan adalah masih banyak daerah yang tak punya potensi untuk dibangun. “Nah, ini yang harus dibagi ke daerah lain untuk pemerataan,” katanya.

Diakuinya, regulasi saat ini memang sangat merugikan bagi daerah penghasil.  “Masukan yang ada ini telah masuk ke dalam prioritas 2015. Yang menarik adalah pengelolaan pascatambang. Ini masukan yang baik dan akan kami perjuangkan tahun depan,” ucapnya.

Hadir pula Anggota PPUU DPD RI, Habib Hamid, dia menyampaikan bahwa PPUU melaksanakan FGD ini agar aspirasi daerah memiliki kekuatan hukum, “Tujuan kami melakukan FGD ini untuk menjaring usulan masukan dari daerah, dalam hal ini Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan Fakultas Hukum lainnya dari universitas di seluruh Indonesia,”

Dia menambahkan masukan yang akan diterima akan digunakan untuk  membuat RUU terkait dengan kepentingan nasional dan daerah, “Kedepan diharapkan daerah memiliki undang-undang yang pengaturannya lebih merakyat dan kuat sehingga dalam pelaksanaan kebijakan di daerah dalam UU tersebut memiliki keterwakilan aspirasi masyarakat yang memiliki payung hukum,” tandas Habib yang merupakan senator asal Kalsel.

Di akhir acara Djasarmen menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat di daerah yang akan digunakan sebagai dasar DPD dalam menyusun usulan RUU yang nantinya akan dibahas secara tripartit bersama dengan DPR dan pemerintah.

Dengan FGD ini, sebutnya, dapat membuka celah serta perkembangan baru bahwa ada aspirasi di daerah yang berada dalam domain nasional. “Hal ini juga untuk memberikan ruang aspirasi kepada daerah dalam program Prolegnas untuk menyuarakan suara-suara mereka,” katanya.

Sekedar diketahui, hasil pembahasan Prolegnas Tahun 2015-2019 telah dilakukan antara DPR, DPD, dan pemerintah di awal tahun 2015 lalu. Hasilnya, telah menetapkan 160 RUU sebagai long list RUU yang akan dibahas sampai dengan tahun 2019. Sebanyak 37 RUU diantaranya menjadi prioritas pembahasan di tahun 2015 ini. (rls/hrm)

Click to comment
To Top