Kemendagri Dalami Keterlibatan Syahril Wahab – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

Kemendagri Dalami Keterlibatan Syahril Wahab

FAJARONLINE, SELAYAR–Pelaporan Bupati Selayar Syahrir Wahab atas dugaan keterlibatan dalam politik praktis masih terus berproses dan didalami Kementerin Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu menyusul setelah dilaporkan Panitia Pengawas Pemilu(Panwaslu) kabupaten Kepulauan Selayar, 1 September lalu.

Ketua Panwaslu Selayar, Abdul Kadir mengatakan hingga saat ini keputusan dua lembaga tersebut masih menunggu hasilnya, walau ia sendiri belum bisa memastikan kepan sanksi tersebut dijatuhkan kepada Syahrir wahab selaku bupati. Namun ia memastikan cepat atau lambat rekomendasi tersebut akan diproses dan segera ditndaklanjuti.

“Kami belum memastikan, yang pastinya rekomendasi ini tentu ditindaklanjuti, dan pemberian sanksi akan dilakukan dan masih didalami pihak mendagri,” kata Abdul Kadir, Sabtu 5 September.

Diketahui, pelaporan yang dilakukan pihak panwaslu setelah sebelumnya menerima laporan oleh kedua pasangan calon (paslon) yakni Basli Ali – Zaenuddin dan Saiful Arif – Djunaedi Faisal.

Dimana ada tiga poin utama yang menjadi tuntutan kedua calon. Ketiganya adalah seperti,  Memberikan teguran dan sanksi kepada Bupati Kepulauan Selayar atas pelibatan PNS dan Kepala Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2015. Kemudian Bupati juga diminta untuk menghentikan intimidasi dan politisasi PNS dan Kepala Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya, Poin ketiga adalah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat kepada PNS yang terbukti terlibat dalam politik praktis.

Lanjut Abdul Kadir, setelah dilaporkannya PNS dan Bupati oleh kedua pasangan calon, ia menilai para PNS sudah mulai menunjukkan ketidak loyalitasnya kepada Bupati, bahkan beberapa aparat lingkup pemerintahan di Selayar sudah melawan atasannya.

” kejadian ini membuat PNS sadar, apalagi bupat sudah akan berakhir masa jabatannya. Tentu PNS tak ingin mengambil resiko lebih dalam,”jelasnya. (taq/aci)

loading...
Click to comment
Makassar

Kemendagri Dalami Keterlibatan Syahril Wahab

FAJARONLINE, SELAYAR–Pelaporan Bupati Selayar Syahrir Wahab atas dugaan keterlibatan dalam politik praktis masih terus berproses dan didalami Kementerin Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu menyusul setelah dilaporkan Panitia Pengawas Pemilu(Panwaslu) kabupaten Kepulauan Selayar, 1 September lalu.

Ketua Panwaslu Selayar, Abdul Kadir mengatakan hingga saat ini keputusan dua lembaga tersebut masih menunggu hasilnya, walau ia sendiri belum bisa memastikan kepan sanksi tersebut dijatuhkan kepada Syahrir wahab selaku bupati. Namun ia memastikan cepat atau lambat rekomendasi tersebut akan diproses dan segera ditndaklanjuti.

“Kami belum memastikan, yang pastinya rekomendasi ini tentu ditindaklanjuti, dan pemberian sanksi akan dilakukan dan masih didalami pihak mendagri,” kata Abdul Kadir, Sabtu 5 September.

Diketahui, pelaporan yang dilakukan pihak panwaslu setelah sebelumnya menerima laporan oleh kedua pasangan calon (paslon) yakni Basli Ali – Zaenuddin dan Saiful Arif – Djunaedi Faisal.

Dimana ada tiga poin utama yang menjadi tuntutan kedua calon. Ketiganya adalah seperti,  Memberikan teguran dan sanksi kepada Bupati Kepulauan Selayar atas pelibatan PNS dan Kepala Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2015. Kemudian Bupati juga diminta untuk menghentikan intimidasi dan politisasi PNS dan Kepala Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya, Poin ketiga adalah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat kepada PNS yang terbukti terlibat dalam politik praktis.

Lanjut Abdul Kadir, setelah dilaporkannya PNS dan Bupati oleh kedua pasangan calon, ia menilai para PNS sudah mulai menunjukkan ketidak loyalitasnya kepada Bupati, bahkan beberapa aparat lingkup pemerintahan di Selayar sudah melawan atasannya.

” kejadian ini membuat PNS sadar, apalagi bupat sudah akan berakhir masa jabatannya. Tentu PNS tak ingin mengambil resiko lebih dalam,”jelasnya. (taq/aci)

loading...
Click to comment
To Top