Jokowi Disomasi Terkait Air – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Jokowi Disomasi Terkait Air

FAJARONLINE, JAKARTA – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menga­jukan gugatan kepada Presiden Jokowi. Pemerintah dianggap sengaja melakukan privatisasi air dan mengingkari Undang-Undang Dasar 1945.

Landasan melakukan somasi, selain berdasarkan UUD 45, ju­ga adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review terhadap UUSumber Daya Air dan menolak dilakukannya swastanisasi atau pri­vatisasi pengelolaan air.

“Pemerintah harus bertang­gung jawab dengan segera mengehentikan swastanisasi air,” ujarnya.

Dia menjelaskan, gugatan warga negara atas privati­sasi pengelolaan air minum di Jakarta sudah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 24 Maret 2015. Putusan pengadilan secara tegas menyatakan bahwa pri­vatisasi air melanggar hukum. Namun, pemerintah sepertinya tutup mata dan tidak bertindak untuk melaksanakan putu­san tersebut. Bahkan, upaya menghentikan privatisasi air pun tak kunjung dilakukan pemerintah.

“Majelis hakim juga menyam­paikan negara telah lalai dalam melindungi dan memenuhi hak atas air warga. Maka dari itu perjanjian harus dihentikan dan pemerintah diperintahkan untuk segera mengelola air minum sesuai dengan prinsip dan nilai hak asasi manusia atas air,” ujar dia.

Keputusan PN Jakarta Pusat itu sejalan dan berkaitan erat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan UUNomor 7 Tahun 2004 ten­tang SDA secara keseluruhan.

Atas putusan itu, Pemerintah Pusat malah melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas putusan PN Jakarta Pusat.

“Dari putusan dibacakan pe­merintah pusat sejak awal telah menyatakan banding. Menteri PUtelah mengajukan memori banding pada 4 Agustus 2015 kemudian Menteri Keuangan ada 16 Juni 2015 dan KMMSAJ telah menerima draft nya tang­gal 13 Agustus 2015” ujar Arif Maulana, Pengacara Publik LBH Jakarta.

Arif menambahkan, Menteri PU bahkan telah menerbitkan Surat Edaran No. 04/SE/M/2015 sebagai respon atas putusan MK. Surat Edaran itu malah tetap melanggengkan adanya privatisasi pengelo­laan air.

“Apa yang dilakukan Menteri PU dengan mengeluarkan surat edaran merupakan pembang­kangan dan pengingkaran ter­hadap UUD 1945, putusan MK dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas air,” jelas Arif.

Melalui somasi ini, lanjut Arif, KMMSAJ memberi te­guran dan mengingatkan pe­merintah untuk tidak melaku­kan pembangkangan hukum, sebagaimana prinsip-prinsip pengelolaan air. “Jika tidak di­indahkan dan tidak melakukan upaya signifikan dalam me­menuhi hak atas air. Kami akan melakukan langkah-langkah hukum dalam upaya melurus­kan pemerintahan saat ini agar sejalan dengan mandat UUD 1945,” katanya.(rmol)

loading...
Click to comment
To Top