Hebat Dong Kalau Ketua DPR Kita Dihormati Trump – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Hebat Dong Kalau Ketua DPR Kita Dihormati Trump

JAKARTA – Sejumlah politisi Senayan merasa heran, kenapa pertemuan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan Donald Trump terus dipersoalkan. Menurut mereka, seharusnya Novanto dihormati karena mampu membuka komunikasi dengan kandidat capres Amerika Serikat ini. Jika Trump sukses jadi orang nomor satu AS, tentu banyak keuntungan yang akan didapat Indonesia. Jangan malah ditanggapi dengan iri hati.

Dukungan politisi Golkar ini diberikan menyusul tindakan 7 politisi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) melaporkan Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), kemarin. Mereka terdiri dari lintas fraksi: Charles Honoris, Adian Napitupulu, Diah Pitaloka dan Budiman Sudjatmiko dari PDIP; Maman Imanulhaq (PKB), Akbar Faizal (NasDem), dan Amir Uskara (PPP).

Tiba di ruang MKD di lantai II Gedung Nusantara II DPR, Senayan, pukul 14.30, mereka diterima Ketua MKD Surahman Hidayat dan 3 Wakil Ketua: Junimart Girsang, Hardisoesilo dan Sufni Dasco Ahmad. Charles Cs membawa bukti berupa foto copy berita, video jumpa pers soal pertemuan Novanto-Trum, plus buku tata tertib DPR.

Mewakili rekan-rekannya, Charles menilai Novanto Cs sudah melanggar etika dengan bertemu Trump yang merupakan salah satu kandidat capres AS. Institusi DPR RI pun tercoreng. Mereka ingin Novanto Cs mendapat sanksi. “Kita tak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. Untuk itu harus ada sanksi tegas,” ujar Charles. Dia berharap MKD segera memproses Novanto Cs yang kini masih berada di Amerika Serikat.

Seperti diketahui, Kamis (3/9) lalu, Trump menggelar jumpa pers di lobi gedung Trump di New York City, AS. Di akhir jumpa pers, Trump memperkenalkan Novanto kepada pendukungnya. Foto juga menunjukkan adanya Wakil Ketua DPR Fadli Zon di barisan belakang sebelah kiri Setya.

Trump memperkenalkan Setya sebagai Ketua DPR RI, orang kuat dan sangat berpengaruh, yang sengaja datang untuk menemui dirinya bersama rombongan. Namun banyak yang mengkritik hal ini dengan menyebut langkah Novanto hadir di acara itu sebagai bentuk dukungan terhadap pencapres Trump. Dan itu dinilai sebagai tindakan yang tak etis dilakukan pimpinan Dewan.

Anggota Komisi VI DPR, Lily Asdjudiredja meminta semua pihak obyektif dan tak langsung memvonis Novanto Cs. Mestinya, lanjut Lily, anggota DPR bangga Ketuanya bersahabat dan akrab dengan capres AS dari Partai Republik, Donald Trump. Siapa tahu nanti Trump menang pilpres.

[NEXT-FAJAR]

Politisi senior Golkar ini mengingatkan, kalau niatnya untuk meningkatkan investasi, maka pertemuan itu bagus-bagus saja dan harus didukung. Karena Indonesia yang sedang terancam krisis butuh suntikan investor yang besar dan kuat dari AS, seperti Donald Trump.

“Kok yang gitu malah dipersoalkan. Hebat dong kalau Ketua DPR kita dihormati Trump, apalagi dia sudah investasi di Bali dan Jawa Barat. Mari kita dukung, jangan gaduh karena untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi yang sedang jeblok, kita perlu investor yang kuat,” kata Lily.

Lily menduga, mereka yang ngeributin pertemuan itu iri terhadap Novanto atau bisa jadi tak tahu apa sebenarnya isi pertemuan. Karena itu perlu diberi penjelasan. Ia menyarankan, daripada meributin pertemuan itu, lebih baik meributin masalah mafia pelabuhan yang tak kunjung selesai, serta mengurus masalah rakyat yang terpinggirkan.

Pendapat senada disampaikan anggota Fraksi PDIP Effendi Simbolon. Berbeda dengan teman-teman sefraksinya, menurut Simbolon, sikap Charles Honoris Cs tak mewakili suara Fraksi PDIP.

“Mereka kayak emak-emak rewel yang ngurusi hal-hal yang bukan urusannya. Itu kan bukan persoalan moral, jadi biarin aja. Apa standar moral yang baik coba? Jadi ngapain sorotin yang begituan, saya bukan membela, cuma mengingatkan supaya kita fokus pada persoalan yang lebih penting,” kata Effendi.

Dia menyarankan, lebih baik DPR fokus mengungkap konspirasi kasus ekonomi di pemerintahan Jokowi-JK pasca pencopotan Komjen Budi Waseso dari jabatan Kabareskrim. Kasus ini adalah kasus PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan kasus Pelindo II.

Politikus Golkar Firman Subagyo juga membela Novanto. Sebab, kata dia, pertemuan itu merupakan salah satu rangkaian kunjungan resmi bilateral yang tergabung dalam Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP). “Harusnya menunggu terlebih dahulu penjelasan dari mereka seperti apa kronologis secara lengkap. Baru berkomentar lebih jauh. Jangan sampai ini hanya bentuk iri hati pihak tertentu saja,” kata Soebagyo kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Firman sangat tidak setuju pertemuan ini dipolitisasi sampai ada yang mengusulkan penggantian pimpinan Dewan. “Itu tindakan terlalu jauh. Dengarkan dulu apa alasan mereka. Kalau bersalah tinggal ditentukan apa bentuk sanksinya. Sekarang tinggal kita percayakan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk menindaklanjutinya,” sarannya.

[NEXT-FAJAR]

Ketua MKD Surahman Hidayat memastikan pihaknya akan menindaklanjuti laporan Honoris Cs. Politikus PKS itu berjanji berlaku adil meski dua pimpinan DPR itu berasal dari gerbong yang sama dengan PKS, yakni; Koalisi Merah Putih. “Ini sudah memasuki ranah hukum. Tidak ada hubungannya dengan partai,” tegas Surahman.

Bagaimana tanggapan Ketua DPR? Lewat pernyataan yang dikirimkan via email, untuk pertamakalinya Novanto menanggapi soal ini. Kata dia, pertemuan dengan Trump bukan untuk kepentingan dukung-mendukung seseorang. Tapi untuk melobi Trump agar mau investasi di Indonesia. Selain itu, dia juga membujuk teman-teman Trump untuk berinvestasi di Tanah Air.

“Itulah maksud pertemuan saya dengan Trump. Tetapi kalau kemudian ada yang memaknai lain, sehingga timbul persepsi yang salah, ya saya minta maaf,” kata Novanto.

Terkait laporan ke MKD, Novanto menghormatinya. Dia mempersilahkan MKD melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya, termasuk melakukan penyelidikan atas pengaduan ini.

Namun tentu saja, lanjut dia, MKD memiliki mekanisme tersendiri dalam menilai dan menentukan suatu pelanggaran. Selain itu, kata dia, MKD memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan juga bukti agar segala tuduhan dan tudingan tidak menjurus fitnah. Disamping itu publik perlu memiliki pengetahuan yang utuh tentang dugaan pelanggaran Kode Etik. (rmol)

loading...
Click to comment
To Top