Ibu Hamil Berisiko Tinggi Wajib Periksa di Puskesmas – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Ibu Hamil Berisiko Tinggi Wajib Periksa di Puskesmas

PATI, RAJA – Jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Pati hingga ke bidan desa berkomitmen menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Salah satunya melakukan penjaringan dan pemeriksaan deteksi dini terhadap ibu hamil beresiko tinggi hingga ke pelosok desa.

Komitmen berawal dari tingginya tingkat kematian Ibu hamil di Kabupaten Pati. Yakni dengan memperbolehkannya persalinan normal dilakukan di PKD atau Puskesmas. Terkecuali ada kelainan, Puskesmas harus segera merujuk ke Rumah Sakit.

“Komitmen ini kita lakukan bersama dimulai dari penjaringan seperti hari ini untuk ibu-ibu hamil yang beresiko tinggi. Untuk hari ini seluruh Puskesmas di eks kawedanan Pati. Sehingga ada 5 Puskesmas yang mengirim di sini. Mereka mendapat pemeriksaan langsung oleh dokter spesialis kandungan. Kalau nanti ditemukan hal-hal yang memang mengkawatirkan, maka ibu yang diperiksa ini harus dilakukan tindakan operasi di Rumah Sakit, kita rujuk ke Rumah Sakit,” kata Kepala Dinas Kesehatan Pati, dr. Edi Sulistiyono, MM, di sela-sela Pemantauan (Monitoring) Pemeriksaan Ibu Hamil di Balai Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo.

Menurut dr. Edi Sulistiyono, MM, dokter yang memeriksa akan memberikan informasi dan rekomendasi langsung kepada ibu-ibu hamil yang terindikasi beresiko tinggi, baik tindakan operasi hingga biaya persalinannya.

“Kalau nanti ditemukan hal-hal yang memang mengkawatirkan keselamatan ibu. Maka ibu yang diperiksa ini harus dilakukan tindakan operasi di Rumah Sakit, kita rujuk ke Rumah Sakit. Karena sejak dini sudah kita ketahui kesulitan dan hambatannya, termasuk biayanya. Kalau ibu hamil ini, dari keluarga mampu kita sarankan masuk BPJS mandiri. Tapi kalau dia tidak mampu ada dua sebetulnya, kemungkinan lewat biaya pemerintah sebagai Penerimba Bantuan Biaya (PBI) atau bisa juga lewat Jamkesda. Jadi masyarakat tidak perlu takut lagi,” ujarnya.

Kepala Dinkes Pati, dr. Edi Sulistiyono, MM menegaskan,  dengan total 900 bidan yang tersebar hingga ke pelosok wilayah, baik yang masih berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak ada alasan lagi pemeriksaan ibu hamil oleh bidan. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan bagian dari indikator parameter pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), disamping penanganan HIV/AIDS, dan Tuberculosis. (pt)

Click to comment
To Top