Kiprah Djeni Hasmar Selama di Komisi II yang Sukses Mekarkan Ratusan Daerah – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Kiprah Djeni Hasmar Selama di Komisi II yang Sukses Mekarkan Ratusan Daerah

JAKARTA – Mantan Anggota DPR RI Komisi II Laode Djeni Hasmar semakin optimis provinsi Kepulauan Buton (Kepton) bakal mekar dan memisahkan diri dari Provinsi induk Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal itu diungkapkan mengingat sudah lengkapnya seluruh dokumen-dokumen persyaratan pemekaran Provinsi Kepton yang akan dimasukkan ke pemerintah pusat dan komisi II DPR RI.

Optimisme Djeni Hasmar cukup beralasan. Dengan berbagai pengalaman yang diperolehnya selama satu periode di Komisi II cukup membuktikan hal itu. Ketika duduk di Komisi II, demi mewujudkan pemekaran daerah, Djeni mengusulkan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pemekaran daerah. Itu dilakukan mengingat UU tersebut berlaku top down (dari atas ke bawah) menjadi bottom up (dari bawah ke atas). Artinya pemekaran itu lahirnya dari kehendak rakyat.

“Nah, kondisi kita di Sultra pada saat itu belum ada tokoh-tokoh yang turut memikirkan bagaimana potensi daerah kita agar dapat dikembangkan menjadi daerah-daerah otonom dengan potensi kita yang luar biasa tetapi infrastruktur kita masih terbatas pada saat tahun 2007. Dan ternyata apa yang saya perjuangkan itu mendapat respon agar UU itu dirubah,” jelas Djeni yang ditemui beberapa waktu lalu.

Khusus kawasan Indonesia Timur,  potensinya yang dimiliki sangat luar biasa, tetapi infrastruktur pembangunan sangat terbatas karena mengalirnya dana APBN ke daerah sangat terbatas dengan kondisi daerah otonom yang sangat luas. “Setelah UU itu diterima ketika masih zamannya Gubernur Kaimoeddin, maka kita mulai dengan mencoba mekarkan beberapa daerah, yaitu Kolaka Utara, Konawe Selatan, Kota Baubau, Buton Utara, Wakatobi, kemudian menyusul Konawe Utara, Bombana,” katanya.

Dan ternyata setelah daerah itu menjadi daerah otonom, mulailah pemerintah melakukan moratorium evaluasi daearh otonom. Dari hasil evaluasi itu, daerah-daerah di Sultra yang dimekarkan tersebut memenuhi standar. Terlebih lagi Wakatobi yang menduduki peringkat empat tingkat pendapatan daerah pada saat setelah dimekarkan.

Disamping pemekaran daerah-daerah lain, Djeni kemudian berfikir lagi untuk memekarkan Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Buton Tengah, Buton Selatan dan Muna Barat yang juga melalui usul inisiatif DPR. “Kenapa pemekaran daerah di Sultra itu tidak mengalami hambatan? Karena bupati-bupati induk itu merespon, terlebih lagi Kabupaten Buton yang pada saat itu bupatinya dijabat oleh Sjafei Kahar,” tukasnya.

[NEXT-FAJAR]

Karena tidak ada hambatan selama melakukan proses pemekaran daerah-daerah itu, kemudian timbul pemikiran untuk memekarkan daerah otonom provinsi di Sultra dengan cakupan wilayah pada waktu itu, Buton, Muna, Baubau, Bombana. Akan tetapi, ada perubahan UU terkait dengan persyaratan cakupan wilayah. “Perubahannya itu cakupan wilayah harus lima provinsi. Maka, karena Muna tidak mau bergabung dan juga Bombana tidak mau bergabung, berarti Buton Utara, Wakatobi, Baubau dan Buton,” tambahnya.

Dalam perjalanannya, untuk mencukupi cakupan wilayah demi memekarkan satu provinsi di Sultra, Djeni bersama dengan Ali Ngabalin dan Arbab Paproeka berupaya untuk menggunakan usul inisiatif DPR guna mekarkan dua kabupaten lagi, yaitu Kabupaten Buton Tengah (Buteng) dan Buton Selatan (Busel).

“Untuk melengkapi persyaratan cakupan wilayah. Karena pemekaran di Sultra itu standard dan memenuhi target maka mendapat persetujuan,” katanya.

Dalam usulannya, pada saat itu disepakati Provinsi baru yang akan di mekarkan bernama Provinsi Buton Raya. Tapi, pada awal menggunakan nama tersebut, Muna masih tergabung didalamnya. Kemudian muncul usulan nama lain yakni Provinsi Sulawesi Tenggara Kepulauan dan Provinsi Buton Muna. Pemilihan nama Buton Muna merupakan referensi dari Bangka Belitung (Babel) dan Sulawesi Tenggara Kepulauan adalah Riau Kepulauan.

Akan tetapi, setelah pertemuan di Kota Baubau yang diinisiasi oleh Prof DR Masihu Kamaluddin. Dalam pertemuan itu semua kepala daerah yang tergabung dalam cakupan Kepulauan Buton hadir, tokoh masyarakat juga hadir. Dalam pertemuan tersebut ditekankan persoalan nama menyusul hasil deklarasi yang dilakukan bertepatan dengan HUT Sultra di Kolaka Timur yang diprakarsai oleh Gubernur. “Disepakati nama Kepulauan Buton,” ujarnya.

Kini yang tersisa selain persyaratan administrasi adalah tinggal rekomendasi dari DPRD Provinsi Sultra tentang titik daripada ibukota. Kenapa begitu? Karena Baubau adalah merupakan daerah otonom. “Saya contohkan Kabupaten Buton ibukotanya di Baubau, tetapi begitu Baubau menjadi daerah otonom maka ibukota Kabupaten Buton pindah di Pasarwajo,” jelasnya.

[NEXT-FAJAR]

Berdasarkan pengalamannya selama di Komisi II yang telah memekarkan sedikitnya 195 kabupaten/kota dan delapan provinsi, Djeni berkesimpulan bahwa tujuan pemekaran yang dilakukan adalah semata-mata untuk menunjang program pembangunan nasional di daerah-daerah terpencil. Terlebih lagi daerah tersebut mempunyai potensi daerah dan sumber daya alam yang memadai. Dengan keseriusannya dalam memperjuangkan pemekaran, sampai-sampai Djeni mendapat julukan Deputi Pemekaran oleh Hari Sabarno yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Seperti di Sultra yang kaya akan tambang. Jika dilihat, hampir seluruh tambang di Indonesia dimiliki oleh Sultra. Olehnya itu, jika itu tidak diperjuangkan dalam pengembangan infrastruktur melalui pemekaran daerah, maka dipastikan pembangunan itu tidak akan berkembang. Terlebih lagi dengan kondisi ekonomi Sultra dalam income pendapatan daerah masuk dalam rangking empat nasional untuk tingkat provinsi.

Diakui, dalam pemekaran daerah tentunya ada dampak negatif dan positifnya. Dampak negatif dari pemekaran itu dengan adanya oknum-oknum yang berlomba-lomba ingin menjadi kepala daerah, anggota DPRD kemudian penerimaan pegawai dan lainnya. Namun, hal itu menurut Djeni merupakan bagian terkecil dari dampak pemekaran. Karena kalau penyerapan anggaran bisa terpenuhi untuk Sultra berarti tujuan dari pemekaran itu berhasil.

Olehnya itu, dalam UU baru soal pemekaran jika disetujui, maka daerah pemekaran akan dijadikan sebagai daerah persiapan selama tiga tahun. Dengan waktu tiga tahun itu, daerah harus bisa menunjukkan kemajuan untuk bisa nantinya ditetapkan sebagai daerah otonom. Jika tida, maka harus kembali ke daerah induk.

“Saya optimis Kepton bias terwujud. Karena ada sumber daya alam, sumber daya manusia, persyaratan kajian akademisi sangat mendukung. Kemudian grand design kemendagri bahwa Sultra itu harus dua provinsi. Atas dasar itu saya mendapat kepercayaan dari Gub Sultra untuk menghubungkan program-program masyarakat ke pemerintah pusat,” tegasnya.

[NEXT-FAJAR]

Namun, saat ini yang menjadi persoalan, ada dua pemikiran. Dari pihak legislatif inginnya suatu daerah bisa langsung menjadi daerah otonom. Sementara pemerintah harus menjadi daerah persiapan selama tiga tahun. Akan tetapi menurut Djeni hal itu jangan dijadikan persoalan. Karena dari kajian-kajian untuk Provinsi Kepton sudah tidak ada kelemahan. “Persoalan sekarang pemerintah jadi kalau itu akan dijadikan daerah persiapan maka cukup dengan mengeluarkan kepres. Kalau itu lahir sebagai daerah otonom maka UU,” imbuhnya.

Dengan demikian, sangat dibutuhkan lagi respon dan peran pemerintah Sultra dan Kepulauan Buton untuk selama tiga tahun itu bisa mampu membiayai provinsi persiapan ini. Terlebih lagi, perjuangan ini telah mendapat respon dari pimpinan DPR serta Ketua Komisi II yang membidangi masalah otonomi daerah.

“Saya sudah bertemu dengan pimpinan DPR dan juga Ketua Komisi II bahwa yang akan menjadi hambatan tidak perlu mempersoalkan nama dan letak ibukota. Hanya dua masalah itu. Sebab kalau kita lihat dari segi kemampuan daerah sangat memungkinkan ada kajian teknis, apalagi kalau SDM yang sangat memadai. Terakhir kalau sudah menjadi DOB mungkin ada ratusan miliar bahkan triliun anggaran APBN bias mengalir kedaerah,” harapnya. (hrm)

loading...
Click to comment
To Top