Tamsil Linrung: PLN Harus Kaji Ulang Sistem Pembayaran Pulsa Listrik – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ekonomi & Bisnis

Tamsil Linrung: PLN Harus Kaji Ulang Sistem Pembayaran Pulsa Listrik

JAKARTA–Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi PT PLN (Persero) siang tadi. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung.

Dimulai pukul 14.00 WIB, rapat kali ini beragendakan 3 bahasan penting yaitu mengenai tarif listrik, produktivitas listrik eksisting dan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW.

Rapat ini dihadiri oleh 15 orang anggota Dewan komisi VII. Dari sisi PLN, hadir Direktur Utama Sofyan Basir lengkap bersama para jajaran direksi lainnya.

“3 agenda utama ini kami ingin mendapat penjelasan yang komprehensif dari direksi PLN,” kata Tamsil Linrung, saat RDP, Selasa (8/9/2015).

RDP kali ini menghasilkan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Direktur Utama PT PLN (Persero). Diantaranya adalah, komisi VII DPR meminta kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) menyampaikan roadmap disertai rencana pembangunan infrastruktur jaringan transmisi, gardu induk, proyeksi penggunaan energiserta portofolio antara PLN dan IPP.

“Roadmap ini sangat penting dijelaskan PLN, agar masyarakat tahu seperti apa perencanaan PLN kedepan,” kata politisi PKS ini.

Selain itu, lanjut Tamsil, Komisi VII juga meminta kepada PLN mengkaji kembali sistem pembayaran listrik dengan token agar tidak merugikan konsumen, disertai dengan data jumlah pelanggan PLN 450 watt dan 900 watt.

“Masalah pulsa listrik ini menjadi polemik di masyarakat. Karena itu PLN harus menjelaskan dengan detil agar konsumen tahu dan mereka tidak merasa dirugikan. Apalagi ada isu terkait mafia pulsa listrik,” jelasnya.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengakui masih banyak masyarakat yang salah persepsi terkait pembelian pulsa (token) listrik.

Salah satunya salah mengartikan beli token Rp 100.000 tapi mengira hanya dapat listrik senilai Rp 73.000. “Diperkirakan masyarakat keliru memahami, bahkan yang tercantum dalam struk adalah rupiah. Yang benar yang tercantum dalam listrik yang diperoleh pada struk adalah kWh (kilo Watt hour),” kata Sofyan dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi VII DPR, Selasa (8/9).

Sofyan mengatakan, selain salah mengartikan rupiah dengan kWh, banyak juga masyarakat salah arti angka pada meteran listrik prabayar.

“Demikian juga ketika token 20 digit dimasukkan ke meter prabayar yang bertambah di meteran adalah angka ‘kWh’ bukan ‘rupiah’ seperti ketik top-up pulsa handphone,” katanya.

Termasuk juga, yang saat ini sedang ramai jadi perbincangan terkait pernyataan Menko bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Menurutnya ada dugaan ada salah persepsi beli pulsa Rp 100.000 tapi kok dapat hanya Rp 73.000, padahal sebenarnya 73 kWh.

“Dugaan keluhan beli Rp 100.000 dapat listrik Rp 73.000 hanyalah karena salah persepsi, bahwa angka 73-an‎ yang diperoleh adalah dikira sama dengan Rp 73 ribu. Sehingga seolah-olah ada mafia mengambil Rp 30.000,” tutup Sofyan.

Sebelumnya, Rizal Ramli menuding ada permainan mafia pulsa listrik di PLN. “Ini kecil tapi penting. Rakyat sekarang pakai pulsa listrik. Ini dimonopoli. Dia beli Rp 100.000, tapi isinya hanya Rp 73.000. Ini Kejam sekali. Di sini ada mafia besar karena kalau beli pulsa telepon Rp 100.000, paling dipotong tinggal Rp 95.000,” kata Rizal kemarin. (*)

 

loading...
Click to comment
To Top