Ditolak Panwaslu, Dua Paslon Gugat Kembali Ke PTUN – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

Ditolak Panwaslu, Dua Paslon Gugat Kembali Ke PTUN

FAJARONLINE, SELAYAR — Gugatan yang dilakukan dua pasangan calon yakni Saiful Arif – Djuanedy dan M Basli Ali – Zaenuddin di pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Kepulauan Selayar dibatalkan panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) setempat, kemarin.

Pasalnya, laporan kedua paslon diakui tidak bersyarat atau tidak bisa dilanjutkan ke tahap persidangan lantaran tidak sesuai mekanisme yang ada. 

Dalam surat yang bernomor 087/panwas-Kab/SLY/IX/2015 yang dikeluarkan pihak panwaslu menyebutkan bahwa, permohonon sengketa yang diajukan oleh pemohon dengan nomor 03/PS/PWSL/-SYR 27.22/VIII/2015 tertanggal 31 Agustus 2015, dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat diregistrasi.

Terkait permohonan pemohon Panwaslu Selayar pada pokoknya menyampaikan, bahwa proses penanganan dugaan pelanggaran berbeda dengan proses penyelesaian sengketa pemilihan. “Itu tidak bisa diregistrasi karena bertentangan dengan kaidah yang ada,” kata Ketua Panwaslu Selayar, Abd Kadir, Rabu 9 September.

Menanggapi hal itu, kedua tim berencana telah mempersiapkan untuk melakukan gugatan kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Makassar. Informasi yang dihimpun, pasangan nomor urut 2 M Basli Ali – Zaenuddin berencananya, Rabu 9 September hari ini, akan memasukkan berkas gugatannya itu ke PTUN. Sedangkan, tim hukum pasangan tim hukum pasangan nomor urut 1 Saiful Arief – Djunaedy berencana akan memasukkan berkas pekan ini.

“Kita telah terima berkasnya, kemudian kami baru akan mempersiapkan gugatan kembali ke PTUN Makassar,”kata tim Hukum pasangan nomor urut 1 Saiful Arief – Djunaedy, Muhammading, Rabu 9 September.

Sementara, Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi mengatakan, dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada, diatur penyelesaian sengketa di tingkat Bawaslu atau Panwaslu, 30 Agustus-10 September.

Dimana dijelaskan Kalau penggugat tidak puas, dapat banding ke PTUN dan selambat-lambatnya harus sudah diputuskan 8 Oktober. “‎Jika tetap tidak puas dapat mengajukan permohonan kasasi dan MA sudah harus menetapkan keputusan paling lama 14 November,” katanya.

Kemudian, jika nantinya MA mengabulkan permohonan pasangan bakal calon, sementara surat suara sudah dicetak, maka mau tidak mau KPU mematuhi perintah hukum. Penyelenggara pemilu terpaksa mencetak ulang surat suara, dan sudah dikejar deadline pemungutan suara yang sudah harus digelar 9 Desember. (taq/wik)

loading...
Click to comment
To Top