Eksplorasi Migas Tersandera Birokrasi Perizinan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ekonomi & Bisnis

Eksplorasi Migas Tersandera Birokrasi Perizinan

BANJARBARU, FAJAR — Birokrasi perizinan ikut berpartisipasi dalam melambatnya investasi di bidang permigasan. Untuk satu kegiatan eksplorasi migad misalnya, dibutuhkan setidaknya 341 izin dari 17 atau bahkan 18 kementerian.

Jika saja birokrasi perizinan itu dibuat lebih sederhana, sangat bisa jadi produksi minyak dan gas dalam negeri, akan terkatrol maksimal. “Padahal negara tidak dirugikan dengan kegiatan eksplorasi,” ucap Nasvar Nazar, Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (KalSul), Rabu, 8 September.

Nasvar berbicara di depan 27 perwakilan media dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama se-wilayah KalSul, di Berlian Room Q Grand Dafam Hotel, Banjarbaru Kalimantan Selatan pada kegiatan bertajuk Edukasi dan Media Gathering. Sebelumnya juga tampil Elan Biantoro (Kabag Humas SKK Migas), Ryan B Wuryantoro (Kasubag Media SKK Migas), serta Dedy Suryadi Kepala Dinas Survei dan Pengeboran SKK Migas.

Menurut Nasvar, risiko kegagalan eksplorasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab KKKS. Karena itu, sebutnya, sudah sepatutnyalah jika perizinan eksplorasi tidak dibuat serumit seperti sekarang.

Contohnya, sebut dia, eksplorasi di wilayah kerja Sulawesi Barat, kontraktornya sudah menggelontorkan dana triliunan rupiah. “Kerugian eksplorasi di sana (Sulbar, red) sepenuhnya ditanggung KKKS-nya. Aturannya begitu,” kata Nasvar.

Negara, tambahnya, baru mengeluarkan biaya jika eksplorasi dan eksploitasi migas yang dilakukanya sukses. “Jadi tidak ada ruginya jika izin eksplorasi dipermudah,” tegasnya.

Hal senada sebelumnya telah disampaikan Elan Biantoro. Bahkan, kata pria yang telah puluhan tahun berhikmat di perminyakan  negara, pembayaran cost recovery  pada KKKS dilakukan setelah kegiatan hulu migas selesai.

“Itupun tidak dibayarkan sekaligus, tapi dilakukan bertahap berdasarkan keuntungan produksi migas,” sebutnya.

Elan menegaskan, cost recovery dibayarkan berdasar besaran biaya yang dikeluarkan kontraktor (KKKS). Penghitungannya dilakukan sejak awal dan dalam pantauan serta persetujuan negara lewat SKK Migas.

Saat ini, dana bagi hasil migas sangat menguntungkan negara. Di mana pembagiannya 85 persen untuk negara dan sisanya 15 persen untuk KKKS. Sementara cost recovery sepenuhnya ditalangi awal oleh kontraktor. Makanya, kontraktor migas harus punya cadangan dana yang tidak kecil. (Laporan Uslimin, Pemred Harian FAJAR dari Banjarbaru)

loading...
Click to comment
To Top