GKR Hemas Nilai Politik Anggaran Pemerintah belum Berpihak ke Daerah – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

GKR Hemas Nilai Politik Anggaran Pemerintah belum Berpihak ke Daerah

JAKARTA – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) GKR Hemas menilai politik anggaran pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang diimplementasikan dalam RAPBN  2016 masih belum berpihak kepada kebutuhan Daerah. Meskipun ada kenaikan, namun porsi anggaran pusat masih jauh lebih besar dari anggaran daerah.

Hal tersebut dapat dilihat dari porsi anggaran pusat dari total APBN Rp. 2.100 triliun, belanja pusat sebesar Rp. 780,4 T dikelola oleh 34 Kementerian atau dikelola 1 juta aparatur pusat, sedangkan belanja ke daerah hanya Rp. 782,2 T yang tersebar dari Merauke hingga Sabang yang dikelola 3 juta aparatur daerah,

“Menurut kami belumlah adil. Politik anggaran yang diterapkan belum berpihak ke daerah,” ungkap GKR Hemas saat membuka Rapat Konsolidasi Anggota DPD RI dengan Pemerintah Daerah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (9/9). Hadir dalam rapat Gubernur Kalsel  Tarmizi A. Karim, anggota DPD RI Kalsel Atung Fatmawati,  I Gusti Farid HA, H. A. Basyim, kepala Bappeda M. Jasran.

Menurut Hemas, Politik anggaran yang diajukan pemerintah belum memperhatikan kondisi obyektif di daerah yang sedang giat-giatnya membutuhkan dukungan anggaran APBN untuk akselerasi pembangunan di seluruh daerah dari merauke hingga sabang. ” Bayangkan jika dari annggaran daerah itu kemudian tersebar lagi ke provinsi, lalu tersebar lagi di kabupaten/kota, tersebar lagi hingga di desa. Sehingga hanya berapa persen yang sampai ke rakyat di daerah. Menurut kami hal tersebut perlu dikritisi. Harusnya dalam politik anggaran sudah mengacu desentralisasi dan prinsip money follow function, bukan hanya kewenangan saja yang diberikan. ” unkapnya.

Menurutnya, pemerintah cukup memfasilitasi dan mengontrol, sedangkan yang melaksanakan adalah pemerintah daerah sebagaimana Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, berbagai program kementerian harusnya dipercayakan kepada daerah yang berhubungan langsung dan mengetahui kebutuhan rakyat.

[NEXT-FAJAR]

DPD akan terus mendorong agar politik anggaran bersifat desentralistik agar pemerintah daerah bisa membangun daerahnya mengingat banyak urusan pusat yang sudah diserahkan ke daerah.
Menurutnya, salah satu bentuk perjuangan DPD dalam menyuarakan kepentingan daerah, dikemas dalam bentuk Rapat Sinkronisasi Aspirasi Daerah. Dari pertemuan ini diharapkan para anggota DPD RI memiliki kerangka hukum sebagai dasar untuk membangun relasi, komunikasi, dan kerjasama secara institusional dengan para pemangku kepentingan di daerah.

Menurut Hemas, berbagai program kementerian harusnya dipercayakan kepada daerah yang berhubungan langsung dan mengetahui kebutuhan rakyat. DPD akan terus mendorong agar politik anggaran bersifat desentralistik agar pemerintah daerah bisa membangun daerahnya mengingat banyak urusan pusat yang sudah diserahkan ke daerah.

Salah satu bentuk perjuangan DPD dalam menyuarakan kepentingan daerah, kami kemas dalam bentuk Rapat Sinkronisasi Aspirasi Daerah. Dari pertemuan ini diharapkan para anggota DPD RI memiliki kerangka hukum sebagai dasar untuk membangun relasi, komunikasi, dan kerjasama secara institusional dengan para pemangku kepentingan di daerah, jelasnya.

Gubernur Kalsel menyambut baik langkah DPD RI menyerap aspirasi daerah dengan rapàt konsolidasi  dengan pemangku kepentingan di 33 Provinsi. Berbagai program pembangunan yang terhenti seperti waduk, jalan dan Bandara yang ditinggalkan pemerintah sebelumnya menjadi ukuran dibutuhkanya DPD dalam mendorong agar pembagunan tersebut dituntaskan. “Kami sudah bersinergi dengan anggota DPD Kalsel, ini yang kita pertahankan” unkapnya. (hrm)

Click to comment
To Top