Ini Posisi PD di Antara Dua Raksasa Politik – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Ini Posisi PD di Antara Dua Raksasa Politik

JAKARTA – Kehadiran Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yodhoyono di gedung DPR RI seperti penyemangat bagi para kadernya yang duduk sebagai Wakil Rakyat. Itu terlihat dari ekspresi mereka saat menyambut kedatangan Presiden ke-6 RI itu saat perayaan HUT PD ke-14 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).

Apalagi, saat ini Partai Demokrat mengklaim diri sebagai penyeimbang dua kekuatan besar di Senayan, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Tahu posisinya berada di antara dua raksasa politik di tengah situasi ekonomi maupun politik yang belum sepenuhnya stabil, SBY pun meminta kadernya mengukuhkan posisi sebagai penyeimbang demi kepentingan rakyat serta harus bisa memberikan solusi.

“Menjadi tekad kami, dan agenda penting saat ini, jajaran partai demokrat yang sedang bekerja di legislatif atau eksekutif atau di luar lembaga kenegaraan, harus tetap memikirkan rakyat yang dicintainya, dan demokrat patut beri solusi,” kata SBY saat berpidato di depan ratusan kader partai berlambang mercy itu.

Bahkan, SBY secara tegas menyatakan posisi partainya dalam kancah politik nasional begitu jelas. Begitu juga hubungan dengan pemerintah, bahwa partai demokrat benar-benar menjadi penyeimbang antara KIH-KMP maupun terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Posisi politik Demokrat sangat jelas. Hubungan dengan pemerintah juga sangat jelas. Benar-benar menjadi penyeimbang. Ada yang mengatakan kenapa di tengah? Ikut aja salah satu. Katanya tidak tegas. Dulu waktu perang dingin Indonesia jadi gerakan non-blok. Bukan berarti tidak tegas,” ujar SBY.

[NEXT-FAJAR]

Suami Ani Yudhoyono itu yakin dengan menjadi penyeimbang partainya akan lebih independen. Tapi bukan berarti tidak mendukung pemerintahan. Secara prinsip, SBY kembali menegaskan bahwa partainya akan mendukung penuh kalau pemerintah mengambil kebijakan yang benar.

“Tidak ada halangan karena Demokrat bukan oposisi. Tapi kalau dianggap tidak tepat bisa dikoreksi, karena Demokrat bukan bagian dari koalisi pemerintah,” tegasnya.

Dalam konteks hubungan dengan pemerintah, SBY juga menginstruksikan agar kader partainya yang duduk di eksekutif menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah agar mendukung penuh pemerintahan Jokowi-JK. Bagi yang di legislatif, harus mendukung penuh bila pemerintah membuat kebijakan yang sesuai aspirasi rakyat.

“Bagi jajaran Partai Demokrat yang jadi pejabat eksekutif, tentu bertugas untuk bantu penuh Presiden RI.  Mana kala demokrat yakin di kursi DPR maupun daerah bisa mengkritisi jika tidak setuju, kebijakan (pemerintah) itu tidak tepat,” pungkasnya. (fat/jpnn)

To Top