Perangkat Desa Rawan Politisasi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Makassar

Perangkat Desa Rawan Politisasi

FAJARONLINE, BULUKUMBA — Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kabupaten Bulukumba menyadari bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) sangatlah rawan karena dekat dengan kepentingan. Olehnya itu,  pihaknya telah mengantisipasi keterlibatan perangkat desa dalam kegiatan kampanye pasangan calon bupati. Dia mengingatkan semua unsur pemerintahan, yakni pegawai negeri sipil maupun pejabat struktural dari tingkat atas hingga bawah untuk netral dan menjauhi praktek politik praktis.

“Ini kita kembali ingatkan. Kami tidak bosan-bosannya Jangan sampai ada perangkat desa yang mengampanyekan salah satu calon,” kata Ketua Divisi Pencegahan Panwaslu Bulukumba, Ambo Dalle kepada FAJAR, Kamis 10 Septemer.

Dimana yang dimaksud Perangkat desa adalah kepala desa, sekretaris desa, serta unsur lainnya. Ambo menyatakan tidak segan-segan melaporkan oknum yang terlibat politik praktis supaya mendapatkan sanksi tegas dari pimpinannya. Ambo Dalle menyebutkan, imbauan Panwaslu kepada perangkat desa maupun PNS secara umum telah disampaikan lewat surat resmi.

Surat antara lain ditujukan kepada Bupati beserta semua instansi Pemerintah Kabupaten. Diharapkan imbauan tersebut sampai ke struktur paling bawah dan ditaati selama pilkada berlangsung.Ambo memastikan Panwaslu Bulukumba memperkuat koordinasi para petugasnya terutama pada masa kampanye. Pengawas disebut diturunkan untuk memantau langsung setiap kegiatan kampanye para calon bupati. Setiap oknum abdi negara yang menjadi temuan pengawas, secepatnya dibuatkan laporan.

“Tapi sejauh ini belum ada laporan terkait hal tersebut. Kami juga masih terus mengawasi dan melakukan kordinasi kepada pengawas yang ada di kecamatan,” terangnya.Sementara, Panitia Pengawas Kecamatan Bulukumpa, Asri Pato menyebutkan bahwa pihaknya telah memegang daftar sejumlah oknum kepala desa yang dicurigai tidak netral. Namun dia belum menyebutkan siapa yang dimaksud turut aktif dalam mengkampanyekan pasangan calon bupati. Dia mengatakan, panwas tinggal mencari barang bukti fisik sebelum melaporkan yang bersangkutan. Namun, kecurigaan tersebut sudah disampaikan kepada Panwas tingkat kabupaten.

Menurut Asri, keterlibatan PNS maupun perangkat desa dalam kampanye tidak bisa ditolerir. Hal itu disebut sebagai pelanggaran yang mesti ditindak tegas. Larangan soal itu antara lain dimuat dalam Peraturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. “Makanya kami menyiagakan tenaga pengawas untuk memaksimalkan pengawasannya hingga tingkat paling bawah,” ungkapnya.

Sebelumnya, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan Asry Yusuf menyebutkan, telah menerima laporan aduan dari sebelas kabupaten terkait tahapan pilkada. Di samping itu juga ada 20 lebih temuan panitia pengawas. Rata-rata temuan dan laporan terkait tahapan pencalonan, yakni dukungan ganda serta hasil verifikasi faktual. Pihaknya menyatakan sebagian besar telah diselesaikan dan menghasilkan rekomendasi.

“Kami berjanji akan profesional dalam mengawal pilkada berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya. (taq/wik)
Click to comment
To Top