Pemkab Pati Bantu Nelayan Urus SIPI – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Pemkab Pati Bantu Nelayan Urus SIPI

PATI, RAJA – Pemerintah Kabupaten Pati siap beraudiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terkait dengan kesulitan nelayan setempat dalam mengurus perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

“Dengan beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, kami berharap nelayan bisa memperpanjang SIPI sehingga bisa kembali melaut,” ujar Bupati Pati Haryanto di Pati, belum lama ini.

Kesulitan nelayan dalam mengurus SIPI, kata dia, karena ketatnya peraturan pemerintah terkait dengan operasional kapal asing yang berimbas terhadap kapal lokal.

Akibat tersendatnya pengurusan perpanjangan SIPI, kata dia, banyak nelayan di Kabupaten Pati yang menganggur.

Padahal, kata dia, setiap satu kapal mempekerjakan hingga 35 orang sebagai anak buah kapal.

Ia berharap, permasalahan SIPI nelayan di Kabupaten Pati bisa segera terpecahkan karena banyak nelayan yang menganggur cukup lama.

Menanggapi keinginan Pemkab Pati tersebut, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pati Rasmijan menyatakan dukungan terhadap rencana Bupati Pati tersebut. “Seharusnya aturan yang ada perlu direvisi dan sebelum diberlakukan harus disosialisasikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Akibat aturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan soal larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik, kata dia, pemilik kapal cantrang selama beberapa bulan terakhir tidak bisa lagi mengurus perpanjangan SIPI.

Padahal, kata dia, banyak nelayan yang menggantungkan hasil menangkap ikan di laut untuk melunasi hutang di bank. “Mudah-mudahan dengan adanya rencana audiensi itu, Bupati Pati bisa membantu menyampaikan harapan nelayan kepada pengambil kebijakan bahwa aturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat merugikan nelayan dan pedagang ikan,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Pemprov Jateng juga menawarkan jalan keluar agar bisa mengurus perpanjangan SIPI dengan meminta nelayan Kecamatan Juwana yang selama ini menggunakan alat tangkap cantrang bersedia membuat surat pernyataan bahwa nantinya mereka akan mengikuti aturan, khususnya soal alat tangkap ikan.

Ombudsman RI juga turut memberikan perhatian atas persoalan nelayan tersebut dengan beraudiensi langsung dengan para nelayan di Kecamatan Juwana dan sekitarnya.

Ombudsman juga memberikan rekomendasi kepada KKP ketika ada aturan baru hendak diberlakukan, perlu diberikan masa waktu transisi implementasi sekurang-kurangnya dua tahun agar memberikan kesempatan kepada nelayan dan atau pemilik kapal tangkap ikan untuk menyesuaikan perubahan alat tangkap ikan yang diatur dalam ketentuan tersebut. (rp)

loading...
Click to comment
To Top