Polda Ambil Alih Kasus Dana TKI DPRD Bulukumba – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Polda Ambil Alih Kasus Dana TKI DPRD Bulukumba

FAJAR.CO.ID, BULUKUMBA– Kasus Tunjangan Komunikasi insentif (TKI) diambil alih oleh Penyidik Mapolda Sulselbar. Diketahui, kasus ini bergulir pada anggota dewan Bulukumba periode 2004-2009 yang sampai sekarang belum sepenuhnya kembali ke kas negara Rp2,3 miliar. Setiap anggota dewan kebagian anggaran sebesar Rp64 juta diluar pimpinan Rp120 juta lebih. 


Bahkan, dari 35 orang penerima anggaran TKI baik yang masih terpilih kembali maupun tidak baru tiga orang berhasil mengembalikan sepenuhnya yakni, H Baharuddin, Muhammad Nur dan Andi Makmur. Sedangkan, Andi Muttamar Matottorang, HM Juharta, Andi Alimuddin Pana, Andi Bazo Zulkarnaen, belum mengembalikan secara keseluruhan, bersama anggota dewan yang masih terpilih, Abu Thalib, Fahidin HDK, Andi Mustamin Patawari Philips, bersama dua calon bupati Bulukumba, Andi Edy Manaf, dan Abd Kahar Muslim, yang maju berpasangan Andi Sabri Mustari.  

Hal itu dibenarkan, Sekwan DPRD Bulukumba, Muh Ali Saleng. Ia mengungkapkan, bahwa penyidik  Polda sudah turun langsung mengecek, namun baru mencari dokumen penting yang mengatur dan dasar pemberian dana kepada dewan atau disebut TKI. Termasuk dalamnya, peraturan daerah (perda) yang membolehkan pencairan anggaran, mereka sedang mencari dan berbagai aturan lainnya. Hanya, dalam pemberian TKI ini memang menjadi dilematis, sebab pasca pencairan, belakangan muncul aturan baru meminta segera dikembalikan. 

“Iya, tim dari polda menelpon langsung. Katanya, mau datang. Tapi, saya pertemukan langsung dengan keuangan. Kemudian pihak polda hanya mencari dokumen terkait kasus ini,”katanya, Selasa 15 September.

Sejak terungkapnya kasus ini pada 2011 lalu, permintaan pengembalian itu dilakukan oleh pihak kejaksaan negeri (kejari) kabupaten Bulukumba.

Selain Bulukumba, kata Ali, beberapa daerah lain anggota dewan menerima dana tunungan komunikasi insentif, namun pihaknya tidak mengetahui apakah mereka sudah melakukan pencairan sebelum terjadi adanya perubahan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 Tahun 2007 pengalokasikan dana, yang diubah menjadi PP nomor 24 Tahun 2007. Penagihan TKI ini ditangani langsung oleh Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) bagian keuangan Pemkab. 

“Aturan berubah-ubah. Jadi, memang sedikit agak rumit. Karena awalnya ada perintah mencairkan, baru dibelakang turun lagi aturan baru supaya dikembalikan,” jelas mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bulukumba ini.

Ketua Komisi D DPRD Bulukumba, Fahidin HDK, menjelaskan, masalah dana TKI dewan sudah tidak ada masalah, semua sudah selesai. Bahkan, dana TKI ini tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mendagri juga sudah mengeluarkan surat edaran, sehingga tidak perlu lagi dipersoalkan karena semua sudah beres. Meski diakui, jika sebelumnya memang ada, namun pasca munculnya surat edaran Mendagri dianggap tak menjadi masalah lagi.
“Tidak perlu lagi diungkit-ungkit. Semua sudah selesai. Mendagri juga sudah mengeluarkan edarannya. Jadi, apa lagi?,” kata Fahidin, yang merupakan bagian dari penerima dana TKI DPRD Bulukumba periode 2004-2009 silam lalu. (taq)
loading...
Click to comment
To Top