Perda Larangan Merokok Dianggap Melanggar HAM – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Perda Larangan Merokok Dianggap Melanggar HAM

FAJAR.CO.ID, BULUKUMBA –  Peraturan Daerah (Perda) No 15 Tahun 2015 tentang kawasan bebas rokok, yang dicetuskan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) nampak menuai protes oleh beberapa kalangan warga, apalagi Dinkes yang menginginkan penujukkan khusus desa yang bebas kawasan rokok.

Salah satunya, Ketua Komisi Informasi Publikasi Publik (KIPP) Ahmad Gazali, yang menilai penunjukan desa sebagai kawasan bebas rokok sangat berlebihan karena dapat melanggar hak sesorang, menurutnya dinkes harus kembali mengkaji khusus masalah penunjukan desa sebagai kawasan bebas rokok.

” Masa dilarang merokok, berjualan, bahkan promosi rokok, didalam kawasan desa yang ditunjuk oleh Dinkes, diluar negeri saja tidak kelewatan seperti ini, cocokji kalau hanya sekedar dibuat kawasan khusus rokok,” ujarnya, Selasa 15 September.

Sementara itu Komisi D DPRD Bulukumba, Fahidin FDK, beberapa saat lalu mengungkapkan, dibuatnya perda KTR bertujuan agar tidak bertambahnya jumlah perokok pemula di Bulukumba tanpa merugikan, dan mengekang hak perokok.

Sementara itu, Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinkes, Kustigawati, Senin 14 Seotember saat ditemui diruang kerjanya membantah jika Perda KTR akan mengekang hak perokok, hanya saja pengusulan Desa bebas rokok merupakan stimulan awal agar membiasakan masyarakat untuk tidak merokokmdi satu wilayah tertentu.

Itupun, Lanjut Kustigawati, Dinkes tidak sembarangan menunjuk Desa, meski saat ini telah menentukan tiga kecamatan yaitu Bulukumpa, Bontobahari, Rilau Ale, sebagai yang akan turut menyukseskan Perda KTR dengan menunjjuk desanya yang ingin untuk menjadi Desa bebas rokok.

” Kita bertahap, itupun kalau ada Desa yang mau, kalau tidak bisa kita mulai dari dusun, karena kita mau berkomitmen ciptakan kawasan bebas rokok, kan sama seperti Di Dinkes yang bebas KTR, jadi kalau mau merokok keluar dari Dinkes” ujarnya.(taq/aci)

loading...
Click to comment
To Top