Dana Keamanan Pilkada dan Pilkades Rp172 Juta – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Pilkada

Dana Keamanan Pilkada dan Pilkades Rp172 Juta

KENDAL, RAJA – DPRD Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016. Penandatanganan dilakukan oleh pimpinan DPRD Kendal Sakdullah SSos MH dan MA Taufiqullah ST dengan Penjabat Bupati Kendal Drs Kunto Nugroho HP MSi, di ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Selasa (15/9).

Rapat paripurna yang dihadiri 32 dari 45 anggota DPRD dan Penjabat Bupati Drs Kunto Nugroho HP. M.Si beserta jajarannya antara lain juga disepakati bahwa belanja hibah kepada keamanan kegiatan pemilukada dan pilkades sebesar Rp172.841.700,- diubah dari belanja tidak langsung ke belanja langsung kegiatan di Kesbangpol.

Terkait dengan PPAS APBD tahun 2016 disepakati bahwa besaran pendapatan daerah senilai Rp1.546.955.769.694,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp191.225.166.929,- Dana Perimbangan Rp.934.787.303.765,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 420.943.299.000.

Sementara itu untuk belanja daerahnya senilai Rp1.647.514.016.712 yang meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.090.249.940.012 dan Belanja Langsung sebesar Rp557.264.076.700. Untuk Pembiayaan Daerah sebesar Rp100.558.247.018 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Rp102.833.247.018 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2.275.000.000. Sedang untuk Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan yang diperuntukkan bagi Urusan Wajib sebesar Rp. 512.578.946.700,- dan Urusan Pilihan sejumlah Rp44.685.130.000.

Badan Anggaran DPRD juga merekomendasikan bahwa hasil kesepakatan bersama tersebut diminta untuk segera diprogramkan kepada kegiatan di masing-masing SKPD, yang disesuaikan dengan Rencana Kerja.

Usai penandatanganan dan penyerahan nota kesepakatan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2016, dalam sambutannya, Kunto menyampaikan ucapan terimakasih kepada Badan Anggaran DPRD, yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan PPAS APBD tahun Anggaran 2016.

Dikatakan bahwa Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta PPAS APBD Tahun Anggaran 2016 akan dijadikan dasar dalam penyusunan program prioritas dan patokan anggaran yang diberikan kepada SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

Kunto menekankan, sesuai Permendagri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016, bahwa penganggaran yang ada belum mencakup dana yang bersumber dari DAK Pusat serta Dana Bantuan dari Propinsi, begitu juga dengan alokasi DAU. “Kita masih menggunakan asumsi perolehan DAU tahun 2015,” tandasnya. (kdl)

Click to comment
To Top