JKT Disuntik Rp3,7 Miliar, Bupati Harus Terbitkan Perbup – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

JKT Disuntik Rp3,7 Miliar, Bupati Harus Terbitkan Perbup

TEMANGGUNG, RAJA – Progam Jaminan Kesehatan Temanggung (JKT) melalui anggaran perubahan APBD 2015 mendapat suntikan dana tambahan sebesar Rp3,7 milyar. Dengan adanya penambahan dana ini, DPRD meminta kepada bupati agar mengeluarkan peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk teknis pelaksanaan JKT.

“Setelah anggaran tambahan disetujui, kami harap bupati segera mengeluarkan perbup agar tidak terjadi double anggaran nantinya,” kata Muh Amin Anggota Fraksi PKB.

Ia menegaskan bahwa perlu diperhatikan, pembayaran premi BPJS untuk masyarakat tidak mampu jangan sampai dobel anggaran. Mereka yang sudah dibayar preminya dengan anggaran dari APBN, jangan dibayar lagi melalui JKT. JKT khusus untuk mereka yang tidak tercover dari anggaran pusat.

Semula, dalam APBD Temanggung tahun ini hanya menganggarkan Rp1,5 miliar untuk JKT. Dengan adanya tambahan Rp3,7 miliar, maka total anggaran untuk JKT tahun ini sebesar Rp5,2 miliar.

“Anggaran JKT selama ini digunakan untuk membayar premi BPJS untuk warga Temanggung yang masuk kategori kurang mampu,” ujar Bupati Temanggung, Mulyadi Bambang Sukarno, kemarin, di Temanggung.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Temanggung, Muh Amin, mengatakan, setelah tambahan anggaran JKT disetujui, pihaknya meminta bupati segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait teknis pelaksanaan JKT.

Sebelumnya, kata Amin, melalui penetapan anggaran mendahului perubahan, Pemkab telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 juta pada Dinas Sosial. Anggaran tersebut untuk kepentingan validasi data penduduk miskin Temanggung. Hasil validasi, nantinya akan digunakan pada 2016. Data saat ini, ada sekitar 6,5 juta warga miskin yang terdata.

“Penduduk yang premi BPJS nya sudah dibiayai APBN, tidak boleh dimasukan lagi dalam APBD. Hal ini tentu akan mengurangi beban di APBD,” kata Amin.

Di sisi lain Umi Fadilah, anggota DPRD dari Fraksi Partai Nasdem, meminta agar pendataan masyarakat miskin dilakukan lebih akurat dan valid. Validasi data ini, katanya, sangat penting dilakukan agar diketahui dengan lebih jelas masyarakat yang tergolong miskin.

“Kami berharap validasi dilakukan  dengan baik sehingga bisa tepat sasaran , jangan samapi rakyat yang benar benar miskin malah tidak terdaftar,” tegasnya.

Sementara itu Bupati Temanggung Bambang Sukarno mengatakan penambahan dana ini nantinya akan digunakan untuk membayar premi BPJS masyarakat yang tidak mampu.

“Jadi nantinya rakyat miskin benar-benar bisa menikmati fasilitas kesehatan secara gratis tanpa harus membayar premi,’’ katanya.

Ia menjelaskan secara total tahun ini progam JKT mendapat anggaran dana sebesar Rp5,2 miliar dari APBD. Semula hanya dianggarkan Rp1,5 miliar, kemudian ditambah Rp3,7 miliar melalui anggaran perubahan. (din)

To Top