KASN Beberkan Kewenangan-kewenangannya Soal Seleksi JPT – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Daerah

KASN Beberkan Kewenangan-kewenangannya Soal Seleksi JPT

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengklarifikasi terkait denga marakanya pemberitaan akhir-akhir ini di berbagai media di Sulawesi Selatan terkait pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)  di Kota Makassar.

Melalui Humas KASN seperti dikutip dari laman resmi Kemenpan RB, ada beberapa poin penekanan terkait JPT diantaranya, Kepala Daerah, menurut pasal 235 ayat (1) UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memang diberi kewenangan mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah, berdasarkan hasil seleksi. Proses seleksi kepala Perangkat Daerah, menurut pasal 234 ayat (4) Undang-Undang tersebut, sesuai dengan proses seleksi bagi jabatan pimpinan tinggi pratama di instansi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

“Kedua, proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di instansi daerah, menurut pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam lingkup 1 (satu) provinsi,” tulisnya.

Lebih lanjut, seleksi pengisian JPT Pratama di instansi Daerah menurut pasal 105, dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Panitia seleksi kemudian mengajukan 3 (tiga) nama calon terbaik untuk masing-masing jabatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dipilih salah satu diantaranya. Petunjuk pelaksanaan seleksi secara detail sudah diatur dalam PermenPANRB Nomor 13 tahun 2014.

KASN, menurut pasal  32 ayat (1) UU ASN, diberi kewenangan mengawasi setiap tahapan proses seleksi terbuka tersebut, mulai dari pembentukan panitia seleksi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi.

“Dalam hal ada dugaan pelanggaraan, KASN juga diberi kewenangan melakukan klarifikasi, melakukan penyelidikan dan mengeluarkan rekomendasi. Selanjutnya Pasal 32 ayat (2) dari Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa hasil pengawasan KASN disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang (PYB). Rekomendasi KASN bersifat final dan mengikat,” jelasnya.

Masih ada beberapa poin yang dijelaskan KASN. Namun intinya dari ketentuan Pasal-Pasal diatas, Kepala Daerah dapat diberhentikan karena melanggar sumpah  yaitu menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya dan melanggar janji yaitu menaati seluruh ketentuan perundang-undangan termasuk ketaatan terhadap UU 5/2014 tentang ASN.

Sebelumnya, Komisioner KASN, Waluyo mengatakan bahwa pihaknya masig memberi kesempatan luas kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan KASN.

“Seperti lelang jabatan di Makassar, kita tidak usah berandai-andai mereka tidak akan patuh. KASN cukup memberi kesempatan kepada mereka untuk merespons rekomendasi KASN,” tegas Waluyo, saat dihubungi dari Jakarta, melalui telepon selularnya, Minggu (13/9).

loading...
Click to comment
To Top