Kehadiran Komisioner KASN di PTUN Makassar Bukan sebagai Pembela – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

Kehadiran Komisioner KASN di PTUN Makassar Bukan sebagai Pembela

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Humasnya seperti dikutip dari laman resmi Kemenpan RB menjelaskan soal pemberian sanksi, menurut pasal 33 ayat (3) UU ASN.

Pertaman, dilakukan oleh Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi pembinaan ASN, terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. “Kedua dilakukan oleh Menteri terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang, dan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” jelasya.

Dalam kaitannya dengan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Makassar, KASN berwenang melakukan pengawasan dan membuat rekomendasi, berdasarkan hasil penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Untuk menjaga obyektivitas, dalam proses penyelidikan, KASN tidak hanya meminta keterangan PNS yang dirugikan oleh kebijakan Walikota namun juga Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala BKD, assessor dari LAN Makassar dan juga anggota Pansel dari LAN Jakarta,” tulisnya.

Ditegaskan pula KASN adalah lembaga independen dan dalam menjalankan tugasnya anggota KASN dan para pegawainya diikat dengan kode etik dan kode perilaku. “Kehadiran salah satu Komisioner KASN di Peradilan Tata Usaha Negara Makassar bukan sebagai pembela, namun untuk tujuan memberi keterangan tentang proses seleksi JPT menurut Undang-Undang 5 Tahun 2014 kepada majelis hakim,” tegasnya.

loading...
Click to comment
To Top