KASN: Danny Pomanto Bisa Diberhentikan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

KASN: Danny Pomanto Bisa Diberhentikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Perseteruan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melawan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto terkait lelang jabatan  terus meruncing. Tidak tanggung-tanggung KASN memperingatkan wali kota yang akrab disapa Danny itu  dengan ancaman pemberhentian atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang telah dilakukannya.

“Kepala daerah dapat diberhentikan karena melanggar sumpah dan janji seperti diatur dalam UU No. 5/2014 tentang ASN.” Demikian pernyataan Humas KASN yang dikutip dari situs Kementerian Aparatur Negara (Kemenpan), Minggu 20 September.

Pernyataan itu disampaikan sebagai klarifikasi sejumlah pemberitaan terkait pengangkatan jabatan pimpinan tinggi (JPT) menyusul tudingan Wali Kota Makassar KASN berpolitik dan terlalu mencampuri kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengangkatan JPT. Terkait  pengisian JPT di Makassar, KASN menyampaikan sejumlah klarifikasi di antaranya:

1. KASN berwenang melakukan pengawasan dan membuat rekomendasi, berdasarkan hasil penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk menjaga obyektivitas, dalam proses penyelidikan, KASN tidak hanya meminta keterangan PNS yang dirugikan oleh kebijakan Walikota namun juga Wali kota, Sekretaris Daerah, Kepala BKD, assessor dari LAN Makassar dan juga anggota Pansel dari LAN Jakarta.
3. KASN adalah lembaga independen dan dalam menjalankan tugasnya anggota KASN dan para pegawainya diikat dengan kode etik dan kode perilaku.
4. Kehadiran salah satu Komisioner KASN di Peradilan Tata Usaha Negara Makassar bukan sebagai pembela, namun untuk tujuan memberi keterangan tentang proses seleksi JPT menurut Undang-Undang 5 Tahun 2014 kepada majelis hakim.

Sebelumnya KASN memberikan surat rekomendasi ke pemkot Makassar agar melakukan lelang jabatan ulang yang selama ini dipersoalkan sejumlah pejabat di Makassar. Namun pemkot tetap bersikukuh menolak lelang jabatan ulang. Mereka menilai rekomendasi KASN justru menghalangi proses reformasi birokrasi yang tengah dijalankan Wali Kota Makassar dijajaran Pemkot Makassar. Terkait ancaman pemberhetian bagi Wali Kota Makassar, pemkot  belum memberikan konfirmasi resmi. (rilis)

loading...
Click to comment
To Top