Sertifikasi Mandiri Hanya Munculkan Masalah Baru? – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Sertifikasi Mandiri Hanya Munculkan Masalah Baru?

SEMARANG, RAJA – Pemerintah Pusat melalui Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewacanakan, guru harus membiayai sendiri sertifikasi pada 2016. Hal tersebut bertentangan dengan undang-undang (UU) G&D pasal 28 ayat (2) yang mewajibkan guru sudah harus memiliki jenjang pendidikan S1/D4.

Demikian dikatakan Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen ADV. Selain itu, dia menilai kebijakan tersebut akan mempersulit pengembangan kompetensi guru. Pemerintah mestinya menilik kondisi guru yang berada di pedalaman, yang sarat dengan kondisi sulit akses. “Awal aturan itu pada 2005, hingga tahun 2015 semua guru harus bersertifikat, dan dibiayai oleh pemerintah, selanjutnya pemerintah hanya mengangkat guru yang telah S-1 dan bersertifikat pendidik. Kalau jadi membiayai sendiri, maka akan ada masalah baru yang timbul,” ungkap Politikus PKB tersebut, kemarin.

Rencana pemerintah tersebut, lanjut Zen, membuat khawatir 547.154 guru yg belum bersertifikasi dari total 2,294.191 guru. Belum lagi, ditambah ratusan ribu guru madrasah yang berada dibawah kementerian agama. “Masalah baru akan muncul untuk guru honorer dan guru swasta di pinggiran, mereka masih banyak yang tidak mampu atau miskin,” timpal Ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Jateng itu.

Jika aturan tersebut diberlakukan, lanjutnya, pemerintah sama saja hanya memberi kesempatan untuk guru yang mampu saja. Pemerintah semeskinya tak melupakan tanggung jawabnya, bak seorang guru yang bertanggung jawab pada anak didiknya. “Kami di PGSI jelas menolak rencana kebijakan tersebut. Sebagai anggota Komisi E, kami akan sampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kemenag Jateng untuk di sampaikan ke Kemendikbud agar rencana tersebut tidak di paksakan,” tandasnya. (ibr)

Click to comment
To Top