Kemendagri Proses 3 Usulan Pj Bupati di Sultra – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Kemendagri Proses 3 Usulan Pj Bupati di Sultra

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Masa jabatan Pejabat Bupati di tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Sulawesi Tenggara (Sultra) yakni Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Buton Selatan (Busel) dan Muna Barat (Mubar) terhitung tanggal 9 Oktober 2015 bakal berakhir. Mereka adalah Mansyur Amila (Buteng), La Ode Mustari (Busel) dan LM Rajiun Tumada (Mubar).

Nah, mendekati masa akhir jabatan ketiganya, Gubernur Sultra Nur Alam telah mengusulkan kembali masing-masing tiga orang tiap daerah. Sembilan nama dari tiga daerah tersebut kini telah sampai di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan tengah di proses di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda).

Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono membenarkan berkas-berkas usulan Pejabat Bupati telah diusulkan oleh Gubernur sejak beberapa hari yang lalu. Namun, siapa yang bakal dipilih untuk memimpin sementara tiga daerah tersebut masih dirahasiakan. Begitupun dengan siapa saja nama-nama yang diusulkan.

“Beberapa hari yang lalu usulan gubernur sudah diterima Kemendagri dan sekarang lagi proses,” kata Soni akhir pekan kemarin.

Apakah dalam usulan tersebut masih tetap menyertakan tiga Pejabat yang lama ataukah merupakan usulan baru? Soni mengatakan bahwa usulan yang diserahkan gubernur merupakan usulan baru, namun dari tiga nama Pejabat lama yang dimaksud, dirinya mengaku belum mengecek apakah termasuk nama ketiganya atau tidak. “Saya belum cek (ketiga nama itu),” lanjutnya.

Dijelaskan, proses yang dilakukan oleh Kemendagri dalam menetapkan siapa yang bakal dipilih akan memakan waktu sekira dua minggu sejak nama-nama itu diusulkan. Setelah diproses, SK para pejabat yang baru akan langsung diteken oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan setelah itu langsung dikirim ke Pemerintah Provinsi Sultra atau dijemput langsung di Kemendagri untuk segera ditindaklanjuti dengan melantik pejabat yang baru oleh Gubernur.

“Prosesnya itu 2 minggu setelah usulannya diterima,” papar pengganti Djohermansyah Djohan ini.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku sampai saat ini belum menerima hasil proses usulan dari gubernur terkait pejabat di tiga daerah itu. Meski demikian, jika SK sudah selesai di tandatangani maka akan langsung diserahkan kepada pemerintah provinsi yang dimaksud. “Seingat saya belum ada yang saya tandatangani, entah di Dirjen Otda. Biasanya sehari sebelum masa berakhir pejabat lama SKnya langsung dikirim,” katanya singkat melalui pesan Blackberry Messangernya (BBM). (hrm)

loading...
Click to comment
To Top