Pemkab Sosialisasikan Perda KTR – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

Pemkab Sosialisasikan Perda KTR

FAJAR.CO.ID, BULUKUMBA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba mulai menggencarkan sosialiasasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kemarin, sosialisasi peredana dilakukan di kawasan RSUD Sulthan Daeng Radja.

Tim dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pihak RSUD menyisir seluruh ruangan dan tempat-tempat publik di areal rumah sakit. Setiap warga yang ditemukan merokok, diberikan penjelasan tentang larangan merokok di kawasan dan tempat-tempat publik termasuk rumah sakit.

Ditemui di sela-sela sosialisasi, Kasi Penegakan Perd Satpol PP dan Linmas Bulukumba, Ilham Amdar, mengatakan, pada tahapan sosialisasi tersebut belum diterapkan sanksi bagi warga yang ditemukan merokok di kawasan rumah sakit. Warga hanya diberikan penjelasan dan peringatan awal untuk tidak tidak mengulangi perbuatannya.

“Termasuk di tempat-tempat ibadan, angkutan umum, dan fasilitas kesehatan lainnya kita akan lakukan sosialisasi. Namanya juga tahap sosialisasi, belum ada penerapan sanksi. Kalau sesuai perda, sanksinya minimal Rp100 ribu per orang,” jelas Ilham yang akrab disapa Kumbara, Sabtu 26 September.

Tahapan sosialisasi, kata dia, akan dilakukan selama bebarapa pekan kedepan hingga perda tersebut benar-benar diterapkan. Satpol PP akan terus mengawal perda tersebut agar terlaksana sesuai harapan.

“Nanti akan dilakukan pengawasan ekstra ketat bagi setiap pengunjung yang ingin masuk ke kawasan rumah sakit. Kalau kedapatan, rokoknya kita minta untuk dititip dulu, dan kalau tidak mau terpaksa kita larang masuk,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bulukumba, Ahmad Gazali, secara tegas menentang Perda KTR tersebut. Menurutnya, aturan tersebut berlebihan, bahkan melanggar hak warga negara. Apalagi tidak ada pembatasan usia dalam perda yang dimotori melalui Dinas Kesehatan itu.

“Masa dilarang merokok, berjualan, bahkan promosi rokok di dalam kawasan desa yang ditunjuk oleh Dinkes. Di luar negeri saja tidak kelewatan seperti ini, cocokji kalau hanya sekedar dibuat kawasan khusus rokok,” terangnya. (taq/wik)

loading...
Click to comment
To Top