Pesan Bawaslu Begini, Wajib Lacak Calkada yang Berstatus Bebas Berasyarat tapi Ngotot Nyalon – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Pesan Bawaslu Begini, Wajib Lacak Calkada yang Berstatus Bebas Berasyarat tapi Ngotot Nyalon

JAKARTA- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota mengecek kembali dokumen calon kepala daerah, khususnya calon yang menyandang status narapidana bebas bersyarat.

Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan, bila ditemukan adanya calon yang merupakan napi dengan status bebas bersyarat, maka Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota harus merekomendasikan pembatalannya ke KPU Daerah setempat.

“Ini (rekomendasi) sedang diproses di daerah dan meminta KPUD meneliti kembali dokumen pencalonan, dan bila ditemukan diminta untuk membatalkan pencalonannya,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (27/9).

Bila rekomendasi Bawaslu dan jajarannya tidak dilaksanakan oleh KPUD, maka ada sanksi yang dapat diberikan kepada KPUD. Namun, diyakini KPU dan KPUD akan melaksanakan rekomendasi Bawaslu dan Panwaslu nantinya bila ditemukan ada calon yang masih berstatus napi bebas bersyarat.

“Nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut dengan KPU dan jajarannya di daerah,” jelas Nelson.

Seperti diketahui sebelumnya, sejumlah pemerhati pemilu yang tergabung dalam Koalisi Kawal Pilkada mendesak KPU dan Bawaslu membatalkan pencalonan Jimmy Rimba Rogi sebagai calon wali Kota Manado. Pasalnya, Jimmy hingga kini masih berstatus napi berdasarkan surat Kementerian Hukum dan HAM nomor PAS-495.PK.01.05.08 Tahun 2013 dan sedang menjalani masa percobaan pembebasan bersyarat yang akan berakhir pada 29 Desember 2017.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay pun mempersilahkan Bawaslu dan jajarannya mengeluarkan rekomendasi terkait adanya calon kepala daerah yang masih berstatus napi bebas bersyarat.

Karena memang Bawaslu dan Panwaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Meski, alangkah baiknya bila pengawasan atau rekomendasi itu diberikan pada saat tahapan pencalonan sedang berlangsung. Pasalnya, bila rekomendasi dikeluarkan setelah tahapan pasti akan menimbulkan gugatan dari berbagai pihak, terutama dari calon yang dibatalkan. [wah] 

loading...
Click to comment
To Top