DPD LIRA Kolut Laporkan Bupati ke Kejakgung – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

DPD LIRA Kolut Laporkan Bupati ke Kejakgung

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kolaka Utara (Kolut) mendatangi Kejaksaan Agung (Kejakgung), Selasa, 29 September. Kedatangannya, untuk meminta lembaga Korps Adhiyaksa ini segera turun tangan melakukan pengungkapan dugaan kasus korupsi yang disebut-sebut melibatkan Bupati Kolaka Utara, Rusda Mahmud.

Kasus yang diangkat yakni dugaan korupsi dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) dan reklamasi pasca tambang di Kolut yang diduga merugikan negara mencapai Rp50 miliar. Dalam kasus ini LIRA menyampaikan, kebijakan pemerintah Kolut untuk pemotongan dua persen pada setiap pengiriman nikel per kapal dengan asumsi 1,5 persen menjadi PAD dan 0,5 persen untuk dana CSR.

Namun dalam perjalanannya, kebijakan tersebut ternyata diada-adakan karena tidak memiliki payung hukum sehingga diduga seluruhnya dimasukkan sebagai dana CSR. Dengan jumlah kapal yang beroperasi di lokasi pertambangan Kecamatan Lambai, sebanyak 200 unit, maka diperkirakan dana hingga ratusan miliar menumpuk sebagai dana CSR karena tidak bisa dialokasikan untuk PAD sebab belum ada payung hukumnya.

Bupati LIRA Kolut, Andi Sudirman menegaskan, dengan kasus ini saja, maka sangat mungkin terjadi upaya memperkaya diri sendiri oleh oknum di Pemkab Kolut. Dasarnya kata dia, adalah pungutan dilakukan tanpa dasar hukum. Dengan demikian, sebut pria yang akrab disapa Andis ini sangat layak pihak kejaksaaan atau aparat hukum untuk segera melakukan pengusutan dan melakukan audit.

Selain itu, Andis juga meminta agar Kejakgung segera melakukan penyelidikan terkait dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak melalui mekanisme paripurna DPRD. Dengan kata lain, anggarannya digunakan lebih dulu sebelum diajukan untuk dibahas bersama dengan wakil rakyat di DPRD.

Kemudian ditegaskan Andis, Kejaksaan semestinya sudah menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BP) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait alokasi dana Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan ke beberapa kelompok tanpa melalui mekanisme yang benar. Jumlah dari temuan BPK tersebut5 pun bernilai miliaran rupiah. Temuan BPK pada 2012 tersebut hingga sekarang belum ada tindaklanjutnya.

“Kami meminta Kejakgung agar mengusut seluruh proses pertambangan di Kolut. Kami menduga banyak ketimpangan yang terjadi dari kontrak karya yang melibatkan PT Vale tersebut. Begitu juga tentang pengiriman material. Padahal, sudah ada PP Nomor 1/2014 tentang Pelarangan Ekspor Tambang Mentah dan dinyatakn berlaku sejak 12 Januari 2012. Tapi ini dilanggar bupati,” sebut Andis.

Serangkaian dugaan ini menurut Andis adalah layak dan sangat patut untuk ditindaklanjuti kejaksaan. Dia berharap, aparat penegak hukum bisa berlaku rata dengan mengusut kasus melibatkan tokoh penting di daerah sekalipun. “Sekarang kami melihat ada dugaan itu. Kami juga sudah tunjukkan apa saja dugaannya, sekarang kejaksaan yang menindaklanjutinya dengan melihat lebih jauh lagi. Kami hanya mendorong saja agar diusut,” pungkasnya.

Aksi yang dilakukan di Kejakgung kemarin adalah aksi kedua yang dilakukan DPD LIRA Kolut setelah sebelumnya mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu. Dalam aksi ini, DPD LIRA langsung menyerahkan secara tertulis tuntutannya pada pihak Kejakgung yang diterima bagian pengaduan Kejaksaan Agung RI. Aksi dilakukan secara damai. (arm)

loading...
Click to comment
To Top