Sudah Ditransfer, Dana ADD Sulit Cair – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Sudah Ditransfer, Dana ADD Sulit Cair

MUNGKID, RAJA – Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Magelang masih menghadapi banyak kendala. Terutama menyangkut pencairan dan pengelolaan kucuran dana dari APBN. Hal tersebut terjadi di desa-desa yang berada di Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

Ketua Paguyuban Kades Kecamatan Mungkid, M Anas, mengemukakan, sebagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditransfer ke rekening desa sulit dicairkan. Terutama untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

“Meski dana sudah ditransfer ke rekening desa, tapi tidak bisa dicairkan karena harus di-SPJ-kan lebih dulu, sehingga pihak desa kesulitan menunjuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan),” katanya.

“16 desa yang ada di Kecamatan Mungkid sampai saat ini belum bisa mencairkan dana desa yang sudah ditransfer dari pusat,“jelas Anas.

Mengingat tahun ini tinggal tersisa 3 bulan, pihak paguyuban kades minta jaminan dari Pemkab agar seluruh kucuran dana APBD tersebut dapat dicairkan. Termasuk dana yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah yang belum ada kejelasan kapan dicairkan.

“Kami butuh solusi cepat. Jangan ada kesan, pemkab segaja berimprovasi dengan menerapkan aturan yang justru semakin mempersulit pelaksanaan,” keluhnya.

Kabag Tata Pemerintahan, Arry Widi Nugroho, pemkab tidak bermaksud mempersulit pencairan dana desa. Tetapi prosesnya harus ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, regulasi yang dijadikan acuan selalu berubah-ubah.

“Selama tidak melanggar Permen 113 (Permendagri Nomor 113 tahun 2014 (Pengelolaan Keuangan Desa ), semua dapat diproses dengan cepat. Pencairan didasarkan laporan realisasi pelaksanaan dari desa,” katanya.

Sementara Kasubag Pemerintahan Desa, Khoirul Anwar, mengatakan, merujuk ketentuan Perbup No. 14 Tahun 2015, pencairan dana desa didasarkan APBDes. Pada termin pertama, karena belum semua desa bisa menyusun APBDes, diperbolehkan menggunakan peraturan Kades.

“Tetapi, dari 367 desa, ada satu desa yang belum memenuhi persyaratan itu. Sedang untuk pencairan termin kedua yang dijadwalkan cair bulan depan (Oktober) baru sekitar 81 desa yang mengajukan APBDes,” katanya.

“Menyangkut pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, prosesnya sedikit lebih rumit. Persyaratannya lebih banyak, termasuk menyerahkan Laporan Pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya,“ jelas Khoirul.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Saryan Adiyanto SE, meminta eksekutif untuk bekerja lebih keras lagi memanfaatkan sisa tahun 2015 yang tinggal tiga bulan. Tugas Pemkab adalah meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa.

“Saya setuju semua tahapan dilaksanakan secara normatif sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi yang dibutuhkan saat ini, ada langkah upaya percepatan dan formulasi yang tepat sebagai dasar pijakan dalam pelaksanaan tahun depan,” tandasnya. (zis)

loading...
Click to comment
To Top