Hamsina Bolu Siap Perjuangkan Pemekaran Kepton – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Hamsina Bolu Siap Perjuangkan Pemekaran Kepton

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wa Ode Hamsina Bolu baru saja dilantik menggantikan Rusman Emba dalam proses pergantian antar waktu (PAW) di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Selasa (29/9) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra). Pelantikan Hamsina Bolu diselenggarakan bersama dengan sembilan anggota DPD lainnya oleh Ketua DPD RI, Irman Gusman.

Usai dilantik, Hamsina sempat membeberkan rencana-rencana yang akan dilakukannya dalam membangun Sultra serta memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat di daerah. Hamsina duduk di Komite II menggantikan Rusman Emba yang mengundurkan diri karena maju menjadi calon Bupati di Kabupaten Muna.

Meski berada di Komite II, salah satu fokus yang akan diperjuangkan Inan –sapaan akrab Hamsina Bolu- adalah siap melakukan lobi-lobi terkait dengan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton). Walaupun memang Komite II bukan merupakan bidang dalam persoalan pemekaran wilayah. Persoalan pemekaran wilayah dalam hal ini pemerintahan dalam negeri menjadi tugas Komite I.

“Walau bukan berada di Komite saya, tetap akan saya perjuangkan, termasuk pemekaran Kepulauan Buton. Saya tetap akan melakukan komunikasi-komunikasi bersama dengan teman-teman yang duduk di Komite I. Yang pasti, apapun itu asal menyangkut peningkatan daerah, pembangunan dan lainnya di Sultra saya akan semaksimal mungkin berusaha memperjuangkannya,” tegas Inan.

Ditempat terpisah, La Ode Djeni Hasmar sangat mengapresiasi sikap Hamsina Bolu. Menurut Djeni, sebagai perwakilan dari Sultra walaupun tidak berada di komite yang membidangi masalah pemekaran, Inan telah menyatakan siap memperjuangkan segala aspirasi masyarakat, termasuk didalamnya persoalan pemekaran provinsi Kepulauan Buton.

Dengan demikian, akan semakin kuat perjuangan-perjuangan yang dilakukan dalam memekarkan provinsi baru di jazirah Buton ini. “Artinya di komisi II ada Pak Amirul yang memang membidangi pemekaran daerah. Semengara di DPD ada Ibu Inan yang bisa menghubungkan aspirasi masyarakatnya,” jelas Djeni.

Lebih lanjut, terlebih lagi sudah tidak ada persoalan yang selalu menjadi alasan dihambatnya proses pemekaran. Cakupan wilayah sudah mencukupi, letak ibukota dan nama provinsi sudah disepakati. Apalagi, greendesign di Kemendagri memang memungkinkan Provinsi Sultra dimekarkan menjadi dua provinsi.

“Lebih-lebih lagi respon dari Ketua Komisi II dan Ketua DPR RI Setya Novanto yang memberikan respon positif dengan mendukung proses pemekaran ini selama tidak lagi ada persoalan. Jadi, saya optimis karena proses pemekaran ini sudah dimulai sejak lama (zaman Pak Sjafei Kahar) yang pada saat itu masih bernama Provinsi Buton Raya, kemudian direspon oleh Bupati Buton Pak Umar Samiun dengan membentuk Sekber untuk mengurus proses administrasi pemekaran ini,” tukas mantan anggota Komisi II DPR RI ini. (hrm)

loading...
Click to comment
To Top