Nelayan Maluku Masih Miskin – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Nelayan Maluku Masih Miskin

AMBON — Maluku memiliki 1.340 pulau dengan luas 712.480 km2, yang terdiri dari 92,4 persen lautan dan 7,6 persen daratan. Kondisi geografis ini membuat Maluku terus percaya diri memperjuangkan untuk dinobatkan sebagai lumbung ikan nasional (LIN) di pemerintah pusat. Namun potensi produksi sektor perikanan yang mencapai 1,65 juta ton per tahun belum memberikan kesejahteraan bagi pelaku usaha perikanan dan pertanian di bumu raja-raja ini.
Dari data yang diperoleh, dari sekitar 1,62 juta penduduk di Maluku tahun 2013 sekitar 19,13 persen adalah rumah tangga petani dan nelayan. Jumlah ini ini turut memberikan kontribusi pada angka kemiskinan di Maluku, sehingga Maluku masih menempati urutan ke empat provinsi termiskin di tanah air, setelah Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Namun kondisi kemiskinan Maluku terus menurun. Ini dilihat dari tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan masyarakat Maluku yang terus menurun. Artinya, kesejateraan masyarakat di daerah ini menunjukan trend membaik.
“Ya, memang Maluku secara nasional masih berada di posisi ke empat. Tetapi dari tahun ke tahun, kondisi perekonomian masyarakat Maluku terus membaik karena terjadi peningkatan baik dari segi pendapatan yang berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat,” tutur Kasi Staf Kependudukan, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, Fernando, kepada Ambon Ekspres di ruang kerjanya.
Menurutnya, membaiknya tingkat kemiskinan masyarakt Maluku, bisa dilihat dari tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Dari data Maret 2012 tingkat kedalaman kemiskinan sebesar 4.56 persen turun hingga 3.52 persen, pada Maret 2015. Sedangkan, tingkat keparahan kemiskinan pada Maret 2012 sebesar 1,36 persen turun sampai 0,92 persen pada Maret 2015.
”Jadi kondisi perekonomian masyarakat Maluku dari tahun 2012 sampai tahun 2015 terus membaik. Dimana ada peningkatan pendapatan dan perbedaan kondisi orang perorang lebih baik, meski memang masih tergolong miskin,” jelasnya.
Dari hasil survei  terakhir oleh tim survei sosial ekonomi nasional (Susenas), tingkat kemiskinan di Maluku mencapai 19,51 persen. Dikatakan, hasil tersebut diukur melalui dua hal yakni garis konsumsi makanan dan garis konsumsi bukan makanan.” Nah, kalau garis konsumsi makanan itu dilihat dari 2.600 kalori, atau setara dengan Rp 306.768 perkapita perbulan. Sedangkan yang bukan makanan dilihat dari pengeluarannya Rp 92.864 perkapita perbulan. Sehingga totalnya Rp 399.632 perkapita perbulan. Jadi orang yang dikatakan miskin pengeluarannya kurang dari jumlah tersebut,” terangnya.
Dia memaparkan, dari sebelas kabupaten kota di Maluku empat diantaranya masuk pada katagorikan tingkat kemiskinan terbesar, yakni Maluku Tenggara barat (MTB) dengan presentas kemiskinan 29,75 persen, Maluku Barat Daya (MBD) 29,25 persen, Kepulauan Aru 27,34 persen dan Maluku Tenggara dengan presentase kemiskinan 25,06 persen.
” Empat daerah ini memberikan kontribusi kemiskinan yang cukup besar bagi Maluku, karena memang daerah di sana jauh dari pemerataan pembangunan dan akses transportasi yang sulit,” hematnya.
Pengamat Ekonomi Universitas Pattimura, Tedy Ch Leassiwal, mengatakan angka kemiskinan di Maluku sangat dipengaruhi oleh karakteristik daerah Maluku itu sendiri yang berbasis kepulauan.” Tidak bisa dipungkiri angka kemiskinan di Maluku cukup tinggi, karena memang karekteristik wilayah Maluku yang terdiri dari kepulauan. Sehingga membuat sebahagian masyarakat di Maluku terisolasi dan tergantung pada akses transportasi dan kondisi alam. Ini yang membuat wilayah di Maluku sulit berkembang,” tandasnya.
Belum lagi, kata dia, persoalan klasik inflasi membuat kemiskinan semakin bertambah. Sementara pusat-pusat pertumbuhan baru di Maluku, seperti Buru, Bursel dan MTB belum mampu menjadi penyumbang lapangan kerja bagi masyarakat di Maluku.”Saya kira banyak persoalan yang masih terus terjadi dan belum menjawab masalah kemiskinan, karena pembangunan kita lebih mengarah pada pembangunan secara parsial sehingga pengaruh pertumbuhan ekonomi tidak besar bagi masyarakat,” paparnya.
Menurutnya, pemerintah segera melakukan langkah strategis dengan meningkatkan akses transportasi mendorong pertumbuhan ekonomi pada wilayah pertumbuhan baru. ”Ini merupakan tanggungjawab pemerintah, untuk membangun akses transportasi dan infrastruktur bagi masyarakat yang ada di daerah terpencil dan medorong wilayah baru untuk memajukan perekonomian dan pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, memberikan stimulus kepada investor baik lokal, regional maupun asing untuk membuka industri di Maluku. dan tekan laju inflasi dengan mengontrol sektor maupun komuditas penyumbang inflasi.” Saya kira dengan upaya ini dapat menekan angka kemiskinan di Maluku,” kuncinya. (ARI)

loading...
Click to comment
To Top