Kapolri Harus Tindak Kadivpropam Polri – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Kapolri Harus Tindak Kadivpropam Polri

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf mengatakan, Kapolri Jendral Polisi Badrodin Haiti dan Wakapolri untuk menindak jajaran Divpropam terkait perilaku dan sikap mereka yang terindikasi mengintervensi penyidik dalam melakukan tugas penyidikannya. Intervensi yang mereka lakukan terhadap kasus yang sudah di P21 oleh kejaksaan adalah pelanggaran pidana serius sesuai dengan KUHAP.

“Kalau benar Kadivpropam mengatakan bahwa demi “meluruskan” satu kasus yang sudah di P21, mereka kemudian memanggil dan memeriksa para penyidik, maka ini namanya intervensi pada proses hukum karena hal ini sudah masuk pada materi perkara. Ini sudah bentuk pelanggaran serius karena KUHAP jelas mengatakan bahwa penyidik tidak dapat diintervensi dalam melakukan tugas dan kewenanganya,” ujar Asep ketika dihubungi wartawan, Senin (5/10)/

Polri maupu para petingginya sesuai KUHAP tidak boleh mengintervensi dengan alasan apapun tugas dan kewenangan penyidik.

“Beda antara kelembagaan polri dengan penyidik. Penyidik memiliki UU sendiri yang namanya KUHAP. Ketika penyidik melaksankan tugas dan kewajibannya berdasarkan KUHAP, maka penyidik tidak bisa diintervensi oleh lembaga Polri sendiri maupun para pejabatnya. Jika ini dilakukan apalagi diakui maka jelas Polisi melanggar aturan hukum yang seharusnya dijaganya. Apapun alasanya intervensi seperti ini melanggar aturan perundangan,” ujar Asep ketika dihubungi

Asep mencontohkan kasus yang dilaporkan oleh Hakim Sarpin kepada Polri. Meski banyak tekanan kepada Polri agar tidak melanjutkan laporan Sarpin, tapi hal itu tidak bisa dilakukan oleh Polri sebagai lembaga. Laporan itu wajib ditindaklanjuti selama penyidik memiliki bukti dan saksi . Kewenangan untuk menindaklanjuti atau menghentikan kasus itu menjadi kewenangan penyidik.

“Makanya ketika Sarpin ngotot untuk tidak menarik laporannya, maka Polri seperti ditegaskan banyak pejabatnya tidak bisa berbuat apa-apa karena hal itu tergantung juga pada penyidiknya. Makanya sangat aneh jika seorang Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Kadivpropam) mengatakan bahwa dirinya boleh “meluruskan” perkara yang sedang disidik dan bahkan sudah di P21 atau perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan, hanya karena alasan adanya laporan bahwa ada yang tidak beres dengan para penyidik dalam menangani perkara tersebut. Asumsi tidak boleh digunakan untuk menekan para penyidik,” tambahnya.

Tahap berikut dari perkara yang sudah di P21 menurut Asep, adalah melimpahkannya ke pengadilan. Perkara tersebut jelas tidak bisa diselidiki dari awal seperti yang diungkapkan oleh pihak Propam Polri. Jika sudah P21, maka satu-satunya jalan adalah melimpahkan ke pengadilan. Nanti pengadilan yang memutuskan apakah bukti dan saksi yang diajukan mencukupi atau tidak untuk diputus bersalah atau bebas.

“Kalau ada yang tidak beres dengan penyidikan dan penyidiknya kan pihak yang dirugukan menguji hal itu di pengadilan setelah kasus tersebut dilimpahkan. Masing-masing pihak yan berpekara bisa mengajukan bukti-bukti dan saksi. Kalau ternyata bukti dan saksi yang diajukan adalah sebuah rekayasa penyidik, maka tentunya pengacara tersangka bisa membantahnya dengan bukti dan saksi yang mereka miliki. Jadi tidak bisa hanya karena laporan pihak yang digugat, kemudian penyidikan dimulai lagi dari awal,” tegasnya.

Menurut Asep banyak cara yang bisa dilakukan bagi pihak yang tidak puas jika kinerja penyidik tidak beres. Dia menyarankan agar pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan pra peradilan.

“Jadi bukan memeriksa penyidik yang melakukan tugasnya hanya karena dianggap atau dilaporkan tidak beres. Perilaku penyidik tidak boleh membuat proses hukum dihalang-halangi. Toh ada pengadilan nanti yang akan membuktikan hal itu,” paparnya.

Divisi Propam Polri menurutnya, adalah polisinya polisi. Oleh karena itu mereka seharusnya memahami bahwa proses hukum atau penyidikan tidak boleh diintervensi. Makanya Asep heran jika seorang kadivpropam justru membenarkan langkah jajaran dibawahnya melakukan intervensi kasus seperti ini.

“Seorang kadivpropam polri seharusnya memahami hukum dasar yang seperti ini. Aneh kalau kadivpropam tidak paham hukum, apalagi hukum dasar dan sudah seperti pengetahuan umum seperti ini? Aneh sekali,” tegasnya.

Jika hal ini dilanjutkan menurut Asep maka jangan heran jika citra polisi akan semakin buruk dimata masyarakat. ”Kemarin kita tahu dalam kasus Pelindo, Bareskrim Polri yang notabene berisi para penyidik diacak-acak pihak luar. Kondisi seperti ini justru seharusnya tidak boleh terulang lagi, apalagi jika hal tersebut ternyata dilakukan pihak internal polri sendiri. Ini namanya propam sudah mengintervensi proses hukum,” ujar Guru Besar Hukum Tata Negara ini lagi.

Sebelumnya Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Budi Winarso mengakui, bahwa ada beberapa penyidik yang diperiksa oleh Pengamanan Internal Polri (Paminal) dalam menangani kasus dengan tersangka Azwar Umar, Azhar Umar yang salah satu kasusnya ditangani oleh Polres Jakarta utara yang dilaporkan oleh Hendra Soenjoto atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat 3 UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemerinksaan itu menurutnya bukanlah intervensi tapi hanya meluruskan “Paminal hanya meluruskan saja dan bukan intervensi,” ujar Budi kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat (2/10).

Hendra sendiri melaporkan kedua tersangka dalam beberapa kasus dan sudah dilaporkan selain di Polda Metro Jaya juga di Mabes Polri. Namun kasus yang sudah ditindaklanjuti sampai P21 memang baru kasus pencemaran nama baik. Kadivpropam menegaskan bahwa dari hasil penyidikan Paminal nanti akan terlihat siapa penyidik yang tidak benar. Bahkan, kata dia, akan diketahui siapa penyidik yang pro kepada orang tertentu.

“Biarkan saja Paminal melakukan pemeriksaan terhadap penyidiknya dan biarkan juga kasus ini berjalan. Yang jelas tidak benar adanya intervensi,” ujarnya.

Budi juga menegaskan bahwa meski perkara tersebut sudah di P21 oleh kejaksaan dan tinggal dilimpahkan di pengadilan, semua harus kembali diperiksa ulang. Sebab, kata dia, dari situ dapat diketahui benarkah polisi yang memeriksa kasus ini hingga sudah P21. Budi bahkan dengan beraninya menegaskan bahwa tersangka yang sudah di P21 sebagai korban.

“Kasus ini sendiri korban telah melaporkan kasusnya ke kami. Maka kami wajib untuk mengetahui benar atau tidak. Intinya saya dan divisi saya gak punya kepentingan apa-apa ya,” kata dia.

Hal ini tentunya menjadi aneh, karena korban yang dimaksud Budi sebagai pelapor, statusya kini menjadi DPO Polres Jakarta Utara.

Sebelumnya Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane menuding seorang jendaral di Biro Paminal Polri mengintervensi kasus yang sebenarnya sudah sangat jelas ini.  “IPW mengecam keras sikap para jenderal Polri di Propam (Profesi dan Pengamanan) Polri yang melindungi buronan DPO (daftar pencarian orang) dan mengintervensi perkara yang sudah P21,” kata Neta, Selasa (29/9).

Neta menjelaskan, pada 4 Juni 2015 lalu, Kabareskrim Komjen Budi Waseso meminta kepada Menkum HAM agar mencekal dua buronan Polres Jakarta Utara yakni Azhar Umar dan Azwar Umar. Pencekalan itu berdasarkan DPO yang dikeluarkan Polres Jakut nomor: DPO/43/III/2015/Reskrim tertanggal 11 Maret 2015. Kedua buronan DPO itu sempat ditahan Polres Jakut pada 27 November hingga 9 Desember 2014.

Atas jaminan pengacara Aga Khan, keduanya mendapatkan penangguhan penahanan. Tetapi akhirnya keduanya melarikan diri hingga Polres Jakut mengeluarkan DPO. Namun, Neta mengatakan, setelah Buwas tidak menjadi Kabareskrim, kedua DPO bukannya ditangkap tapi malah terkesan ‘dilindungi’ seorang oknum jenderal di Propam Polri.

Bahkan, lanjut Neta, oknum jenderal tersebut melakukan intervensi terhadap perkara yang dilakukan kedua DPO, sehingga perkara yang sudah P21 itu dihentikan dan diusut ulang oleh jenderal Propam tersebut. (fmc)

loading...
Click to comment
To Top