Sekda Kendal: Kualitas Pelayanan Publik Jadi Perhatian Besar – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Sekda Kendal: Kualitas Pelayanan Publik Jadi Perhatian Besar

KENDAL – Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran sentral dalam menentukan jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

“Baik buruknya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, sangat tergantung pada kualitas kerja aparatur pemerintah,” kata Penjabat Sekda Kendal, Jawa Tengah, Winarno SH., MM dalam amanatnya membacakan sambutan Penjabat Bupati Drs. Kunto Nugroho HP. M.Si, saat memimpin apel bersama di halaman Gedung A setda Kendal, Senin (5/10).
Apel diikuti oleh ASN/PNS dan dihadiri para pejabat di lingkungan Pemkab Kendal.
Ditambahkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal berkomitmen kuat dan siap untuk membangun sistem pelayanan publik yang lebih baik kedepannya. “Kita baru saja melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Ombudsmas Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal,” kata Winarno.
Dia sampaikan bahwa Pemkab akan secepatnya mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, yang kini sedang dirancang.
“Nantinya dengan adanya Peraturan Bupati tersebut, masyarakat dapat merasakan manfaat dari pelayanan yang diberikan. Semua ini untuk membangun Kabupaten Kendal menuju pemerintahan yang baik dan bersih yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” jelas Winarno.
Masih menurut Winarno, kalau pelayanan publik mau baik, sumber daya manusia harus baik dulu, penataan organisasi juga harus baik, dan pengawasan internal juga harus baik. “Bupati menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah Kabupaten Kendal. Namun sampai saat ini, peringkat pelayanan publik belum menggembirakan. Kita sudah puas, merasa sudah melakukan sesuatu. Tetapi ternyata dampaknya belum menggembirakan,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut Winarno minta kepada seluruh jajaran ASN untuk meningkatkan kinerja administrasi birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan terus meningkatkan pelayanan publik yang lebih transparan dan responsif.
Disamping itu dia juga minta kepada seluruh SKPD untuk melakukan survey kepuasan masyarakat, dan setiap penyelenggara pelayanan publik diharuskan mempunyai unit pengaduan, kotak pengaduan, dan pengelolaan pengaduan. Dari sini diharapkan nantinya masyarakat yang terlayani dapat menyampaikan berbagai masukan ataupun keluhannya atas layanan publik yang diberikan. “Selanjutnya, harus direspon yang cepat (quick respon) dari SKPD terkait terhadap setiap keluhan yang disampaikan,” imbuhnya. (kdl)

loading...
Click to comment
To Top